Soal Revisi UU Pemilu, Gerindra Tunggu Hasil Koordinasi dengan Partai Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Gerindra terus berkoordinasi dengan partai-partai lain terkait revisi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Beberapa partai, seperti PPP dan PAN menolak RUU Pemilu karena dianggap tidak mendesak. 

"Apakah perlu atau tidak perlu, ini masih menyangkut pendapat partai-partai yang sementara masih dikomunikasikan antara parpol-parpol yang ada. Karena itu, Gerindra menunggu hasil komunikasi dan koordinasi antarparpol di DPR," kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1/2021).

Baca juga: Saat PAN dan PPP Tolak Revisi UU Pemilu...

Ia menyebut, Gerindra juga melakukan kajian di internal partai terkait perubahan-perubahan dalam RUU Pemilu, misalnya, soal pelarangan eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ikut pemilu.

Selain itu, soal Pilkada 2022 dan 2023. "Kami juga sedag menghitung dan kami kaji dan kami minta pendapat parpol lain mengenai perlu tidaknya Pilkada 2022," ujar Dasco.

Sementara itu, soal rencana kenaikan ambang batas parlemen hingga lima persen, Dasco menegaskan, Gerindra pada prinsipnya siap mengikuti berapa pun angka yang ditetapkan.

Baca juga: Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Namun, kata dia, Gerindra juga mempertimbangkan soal akomodasi suara rakyat sebagai peserta pemilu.

"Yang kami hitung adalah bagaimana nanti parliamentary threshold ini bisa mengakomodasi dan menampung suara seluruh rakyat yang ikut pemilu. Karena itu dalam komunikasi antarparpol, Gerindra ikut aktif dalam komunikasi untuk memutuskan parliamentary threshold seperti apa," ucap dia.

DPR tengah menggodok revisi UU Pemilu. Salah satu yang diatur dalam RUU tersebut yakni jadwal pemilihan kepala daerah.

Dalam draf RUU Pemilu, tertuang dalam Pasal 731 Ayat (2) bahwa pemilihan kepala daerah hasil Pilkada 2017 dilaksanakan pada 2022.

Baca juga: Revisi UU Pemilu Ditolak PAN dan PPP, Wakil Ketua Komisi II: Ini Semangatnya Jangka Panjang

Pada Ayat (3) dinyatakan, pemilihan kepala daerah hasil Pilkada 2018 dilaksanakan pada 2023.

Selain soal jadwal pilkada, RUU Pemilu membahas soal perubahan ketentuan ambang batas parlemen.

Dalam Pasal 217 draf RUU itu dinyatakan bahwa partai politik peserta pemilu anggota DPR harus memenuhi ambang batas perolehan suara minimal 5 persen.