CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

JAKARTA, KOMPAS.com - Chief Strategist for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) Yurdhina Meilissa mengatakan, akan sulit bagi pemerintah untuk bisa membalikkan kondisi pandemi Covid-19 menjadi lebih baik.

Penilaian ini berdasarkan kasus Covid-19 yang terus naik dan tingkat keterisian rumah sakit (RS) yang semakin meningkat. 

"Akan sangat sulit sekali bagi pemerintah bisa secara cepat membalik keadaan. Sebab, menambah kapasitas RS itu tidak segampang yang dibicarakan," ujar Yurdhina dalam konferensi pers daring bertajuk "Lindungi Hak Kesehatan Warga dan Keamanan Pelapor", Senin (25/1/2021).

Baca juga: LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

Menurut dia, sedianya sudah ada instruksi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar rumah sakit meningkatkan proporsi tempat tidur hingga 30 persen untuk pasien Covid-19.

Namun, dalam praktiknya, hal itu sulit dicapai. Selain berbagai kendala di lapangan, kata Yurdhina, instruksi yang diberikan Kemenkes tidak diikuti panduan teknis yang jelas untuk mengatur keluar masuknya pasien di RS rujukan.

"Kondisi inilah yang sering membuat pasien Covid-19 berputar-putar tidak jelas harus menuju ke mana," ucap Yurdhina.

"Ini sebetulnya sebuah pelajaran yang sangat penting. Ini menjadi poin bagaimana pemerintah sebetulnya bisa melibatkan masyarakat sipil untuk mengisi gap data," kata dia.

Baca juga: Rumah Sakit Penuh, Pemerintah dan Satgas Covid-19 Didesak Cari Solusi

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku sering menerima keluhan mengenai data kapasitas rumah sakit yang selalu terlihat penuh.

Hal itu ia sampaikan dalam acara penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19, Selasa (12/1/2021).

"Mulai dari tante saya, teman saya, sampai anggota DPR yang terhormat, ada juga dari fraksi partainya Bapak (Johnny G Plate) komplain. Karena bilang enggak pernah tahu (mana rumah sakit yang penuh dan tidak)," kata Budi.

Ia mengatakan, banyak pihak yang mencari tahu tentang ketersediaan rumah sakit dengan cara menelepon langsung salah satu direktur jenderal (dirjen) di Kementerian Kesehatan.

Baca juga: Puncak Kasus Covid-19 di Maluku Diprediksi Februari, Satgas: Rumah Sakit Masih Aman...

Ia pun tengah berusaha memperbaiki kekurangan itu dan membuat dirjen tersebut tidak selalu ditelepon dan ditanya mengenai jumlah kapasitas rumah sakit.

"Karena kalau dilihat di screen, segala macam, enggak pernah dapat. Kalau telepon (Dirjen) Prof Kadir selalu dapat. Jadi teman-teman DPR tahu bahwa IT-nya Kementerian Kesehatan adalah di Prof Kadir," ujar dia.

Budi mengatakan, Kementerian Kesehatan masih memerlukan bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika agar bisa dengan mudah menerima data-data yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi.