Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mendukung pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Pemisahan tersebut tengah dibahas dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Ia menilai, pemisahan Pemilu nasional dan Pemilu daerah akan menghasilkan pemerintahan yang efektif.

"Saya pribadi, penyelenggaraan pemilu, dengan memisahkan pemilu nasional dan lokal ini akan jauh lebih efektif untuk menghasilkan pemerintahan efektif ditingkat nasional maupun lokal," kata Pramono, dalam diskusi virtual Fraksi PAN, Senin (25/1/2021).

Baca juga: Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Pramono mendukung pemisahan antara Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif DPR RI, dan DPD RI dengan Pilkada serta Pileg DPRD tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Menurutnya, pemisahan itu akan mengurangi beban penyelenggara pemilu seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 dengan lima surat suara.

"Karena di antara ini ada Pilgub dan pilwalkot ini satu ya. Jadi Gubernur, Bupati, Wali Kota, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota hanya 4 surat suara. Jadi, membagi tiga dan empat surat suara tidak akan seberat beban penyelenggaraan Pemilu Nasional 2019," ujarnya.

Baca juga: Wakil Ketua Baleg: 2021, DPR Akan Tuntaskan Revisi UU Pemilu

Pramono berpendapat, jika Pemilu nasional dan Pemilu daerah dipisahkan akan memudahkan pemilih dalam memilih isu di tingkat nasional dan daerah.

Ia mengatakan, saat Pilpres 2019, isu kedaerahan tertutup dengan isu nasional.

Lebih lanjut, Pramono menilai, terjadi sejumlah permasalahan dari segi penyelenggaraan pada Pemilu 2019 dengan lima surat suara. Salah satunya adalah kematian para petugas seusai tahapan pencoblosan.

"Pemilu serentak lima kotak suara yang kita laksanakan kemarin betul-betul sangat berat, beban penyelenggaraan teknis sangat berat sampai ke soal psikologis yang selalu kita ungkit soal kematian penyelenggara Pemilu," pungkasnya.