Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Kompas.com - 20/01/2021, 20:41 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Indonesia di Griffith University Dicky Budiman tak sependapat dengan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terkait keterbukaan menteri yang positif Covid-19.

Moeldoko berpendapat, cukup beberapa orang saja yang mengetahui kabar menteri yang terpapar virus corona. Namun menurut Dicky, pemerintah harus mengumumkan kepada publik jika ada menteri yang positif Covid-19.

"Dalam kaitan pejabat publik, posisinya sangat berbeda. Posisi yang disandangnya itu memiliki peluang dan risiko besar, dia tertular dan menularkan," kata Dicky, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (20/1/2021).

Baca juga: Moeldoko: Kalau Menteri Positif Covid-19 Cukup Beberapa Orang yang Tahu...

Dicky menjelaskan, pejabat publik yang mengumumkan dirinya positif justru berguna untuk upaya pelacakan atau tracing.

Selain itu, pemerintah seharusnya bisa berkaca pada pejabat publik di luar negeri yang mengumumkan atau diumumkan mengidap Covid-19.

"Termasuk Dirjen WHO, menteri-menteri lain di negara lain misalnya, ya mengumumkan, diumumkan. Ada press release-nya. Misalnya di United Kingdom, di negara maju, ada perdana menteri, ada menterinya juga, ya itu untuk tracing. Diumumkan waktu terkenanya kapan, lokasinya," jelas dia.

Baca juga: Kemenko Perekonomian Benarkan Airlangga Hartarto Sempat Positif Covid-19

Dicky mengatakan, keterbukaan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan persoalan tracing. Melainkan juga akan berdampak pada makin banyaknya kasus-kasus yang tidak terdeteksi.

"Dari satu dua kasus yang tidak terdeteksi itu, ya nantinya bisa ribuan dalam sebulan. Kalau seperti ini, Indonesia kapan mau terkendalinya," ujarnya.

Di sisi lain, Dicky berpandangan bahwa keterbukaan pejabat publik dapat mengurangi stigma terhadap pasien Covid-19.

"Keterbukaan akan mengurangi stigma itu. Menghilangkan? Tidak, tapi sebagai pejabat publik punya peran besar dalam pengendalian pandemi. Salah satunya mengurangi stigma," tuturnya.

Baca juga: Airlangga Hartarto yang Terungkap Pernah Terinfeksi Covid-19...

Sebelumnya, Moeldoko memberikan tanggapan atas kemungkinan pemberian sanksi bagi pejabat publik, salah satunya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang tidak mengumumkan telah terpapar Covid-19.

Menurut Moeldoko, dalam konteks menteri-menteri di kabinet Presiden Joko Widodo, semuanya sudah saling memahami ruang lingkup pekerjaan mereka. Termasuk dengan siapa saja para menteri bertatap muka dan berkomunikasi secara langsung.

"Yang jelas dalam konteks Covid-19 ini kami tak pernah masuk dalam area publik yang sangat besar. Itu semua juga kami membatasi itu," ujar Moeldoko, di Gedung Bina Graha, Rabu (20/1/2021).

"Sehingga kalau terjadi (positif Covid-19) di menteri, ya cukup beberapa orang yang tahu. Setelah itu ada langkah-langkah tindakan kesehatan yang harus dijalankan," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com