Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw. Inpres tersebut ditandatangani Jokowi pada 11 Januari 2021.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, inpres itu akan mempercepat tercapainya kawasan perbatasan Aruk, Motaain, dan Skouw sebagai sentra baru ekonomi.

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk berbatasan dengan negara Malaysia, PLBN Motaain berbatasan dengan Timor Leste dan PLBN Skouw yang berbatasan dengan Papua Nugini.

Baca juga: Jokowi: Kawasan Perbatasan dan Pulau Terdepan Harus Merasakan Kehadiran Negara

"Pada berbagai kesempatan saat meresmikan PLBN, Presiden selalu menekankan untuk daerah PLBN ini harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru," kata Pramono, melalui keterangan tertulis, Selasa (19/1/2021).

"Sekarang etalase kita relatif sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan seluruh negara tetangga kita, baik itu dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste dan sebagainya. Kita maksimalkan agar inpres yang diberi batas waktu dua tahun ini, kita bisa mengerjakan sebaik-baiknya dalam kurun 2021-2022," tutur dia.

Pramono menuturkan, terdapat 60 program kegiatan yang harus dilaksanakan oleh 10 kementerian atau lembaga di kawasan perbatasan Aruk, Motaain, dan Skouw.

Enam puluh program kegiatan tersebut terdiri dari 21 program kegiatan di Aruk, 20 program kegiatan di Motaain dan 19 program kegiatan di Skouw.

Dengan adanya inpres tersebut, kementerian atau lembaga diharapkan dapat membuat tiga kawasan perbatasan itu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Pemerintah Mulai Kerjakan Tahap III Pos Lintas Batas Negara di Aruk

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diminta memberi pengarahan dan menyelesaikan masalah yang timbul dari pelaksanaan inpres.

Sementara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diminta untuk mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan secara keseluruhan.

"Presiden mengharapkan bahwa dalam persoalan membangun pusat perekonomian di PLBN ini bisa kita koordinasikan yang baik sehingga betul-betul apa yang menjadi harapan presiden ini bisa terwujudkan," ujarnya.

Ada 10 Menteri yang mendapat Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw.

Sepuluh menteri tersebut adalah Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Perhubungan.

Kemudian, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Baca juga: BNPP dan Pemprov NTT Godok Konsep Percepatan Pembangunan Ekonomi di Perbatasan Motaain