Komisi II Usul KASN Dibubarkan, Tjahjo Kumolo: Perannya Diperlukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya menerima masukan Komisi II DPR untuk menghapus Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN).

Kendati demikian, Tjahjo menilai peran KASN masih sangat diperlukan untuk mengawasi penerapan sistem merit secara independen.

"Peran KASN masih sangat diperlakukan untuk mengawasi penerapan sistem merit secara independen," kata Tjahjo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Senin (18/1/2021).

Tjahjo mengatakan, usulan DPR terkait pengalihan tugas dan wewenang KASN dalam pengawasan sistem merit kepada Kemenpan-RB bisa dibahas secara detail dalam Panitia Kerja (Panja) RUU ASN.

"Karena pada prinsipnya langkah strategis yang perlu dilakukan saat ini dalam rangka optimalnya pengawasan sistem merit manajemen ASN yakni dengan memberikan penguatan fungsi dan peran," ujarnya.

Baca juga: DPR-Pemerintah Bahas RUU ASN, Ada Usul Pembubaran KASN

Sebelumnya dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal menyampaikan beberapa masukan Komisi II DPR terhadap RUU ASN.

Ia berpandangan, sebaiknya Komisi Apartur Sipil Negara ( KASN) dihapus dan kewenangan lembaga tersebut diberikan kepada Kemenpan-RB.

"Penghapusan lembaga KASN, fungsi tugas dan wewenang KASN pada RUU perubahan atas uu ASN dihapus untuk selanjutnya dilekatkan kembali kepada kementerian," kata Syamsurizal.

Selain itu, ia mengatakan, pemerintah harus mengangkat tenaga honorer sebagai pegawai negeri sipil (PNS) secara langsung berdasarkan surat putusan yang dikeluarkan tanggal 15 Januari 2014.

Syamsurizal mengatakan, pengangkatan tenaga honorer tersebut dapat dilakukan melalui seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan.

"Memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama serta bekerja pada bidang fungional administrasi dan pelayanan publik, mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah, pendidikan terakhir dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya," kata Syamsurizal dalam rapat tersebut.

Baca juga: Tim Gabungan Kemendagri, KASN dan Inspektorat Jatim Periksa Bupati Jember Faida, Ada Apa?

Tak hanya itu, Syamsurizal mengatakan, pemerintah harus memberikan hak atas jaminan pensiun kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) lantaran beban kerjanya sama dengan PNS.

Oleh karena itu, kata dia, dalam RUU ASN harus dirumuskan pasal yang menyesuaikan hak PPPK dengan PNS terkait tunjangan, gaji, fasilitas, cuti jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.