Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Komisi X DPR, Sandiaga Paparkan 3 Program Unggulan Parekraf

Kompas.com - 14/01/2021, 17:48 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, ada tiga program unggulan untuk memulihkan sektor pariwisata yang saat ini terdampak pandemi Covid-19.

Program pertama, yaitu hibah desain kemasan kuliner nusantara yang diberi nama "Bedakan".

Ia menjelaskan melalui program ini, Kemenparekraf berupaya meningkatkan dan mengembangkan usaha pelaku kreatif kuliner nusantara melalui pemahaman fungsi penting kemasan produk.

Baca juga: Sandiaga: Keselamatan, Kesehatan, dan Pemulihan Ekonomi Adalah Prioritas Setara

"Ini di sektor ekonomi kreatif salah satu program yang akan menjadi signature program kami adalah hibah desain kemasan kuliner nusantara," ujar Sandi dalam rapat bersama Komisi X DPR, Kamis (14/1/2021).

Kedua, yaitu program inkubasi. Program ini merupakan kegiatan pendampingan pelaku kriya, mode, dan kuliner untuk menghasilkan produk berkelanjutan sehingga memiliki nilai jual dan berdaya saing di tingkat nasional.

"Itu inkubasi yang selama ini ternyata berhasil menelurkan menghasilkan produk produk kuliner, kriya, dan fesyen yang naik kelas. Dan kita bukan hanya ingin di tingkat nasional, tapi pada satu titik produk ekonomi kreatif kita di 17 sub sektor ini akan masuk ke tingkat dunia," ucap Sandiaga.

Baca juga: Sandiaga: OKE OCE Tak Jadi Program Kemenparekraf, Saya Kerja Sesuai Visi Presiden

Ketiga, yaitu program aksi selaras energi atau "aksilarasi". Tujuan program ini yaitu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif di wilayah destinasi super prioritas dan prioritas.

"Bukan hanya untuk pembesaran profit, tapi juga dampak terhadap kepada masyarakat. Dan ini bukan hanya di lima destinasi super prioritas, tapi juga di tempat lain yang menjasi potensi," kata dia.

"Aksilasari ini juga akan menyentuh musik, seni pertunjukan, penerbitan, seni rupa, dan lain sebagainya," ujar Sandiaga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com