Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kematian akibat Covid-19 Tinggi, Epidemiolog Minta Penanganan Pandemi Dievaluasi

Kompas.com - 14/01/2021, 12:51 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Indonesia dan peneliti pandemi dari Griffith University Australia Dicky Budiman menilai, pemerintah perlu mengevaluasi penanganan pandemi di Indonesia menyusul laporan data tingginya angka kasus kematian harian akibat Covid-19.

Menurut dia, angka kematian yang tinggi telah mencerminkan kegagalan dan kesalahan strategi penanganan pandemi di daerah maupun secara nasional.

"Harus dievaluasi segera. Tidak bisa, apalagi jangankan 300 ya. Satu kematian itu sebetulnya menandakan kita itu ada salah deteksi, salah strategi, atau tidak tepat, atau ada kebobolan," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/1/2021).

Baca juga: Angka Kematian Covid-19 Naik, Satgas Minta Alur Rujukan Pasien Dipersingkat

Ia menekankan, evaluasi tersebut harus komprehensif. Sehingga, tidak bisa ada prioritas dalam penanganan pandemi.

Dicky menyebutkan, pemerintah tidak bisa memprioritaskan satu hal semisal prioritas vaksinasi atau bahkan ekonomi.

"Karena satu kematian itu, mewakili bisa ratusan kasus. Satu kematian itu, mewakili. Dan itu bisa berkontribusi terus secara eksponensial kan. Pada gilirannya angka kematian itu cenderung meningkat pelan tapi pasti," ucapnya.

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa tren angka kematian menandakan situasi yang menakutkan.

Baca juga: Kasus Kematian Akibat Covid-19 Meningkat, Epidemiolog: Situasinya Serius, Kita Kebobolan

Sebab, kata dia, angka itu menunjukkan keparahan kondisi pandemi satu negara atau satu wilayah.

"Oh sangat serius ini. Ini harus dipahaminya seperti ini. Harus disampaikan, bukan hanya ke pemerintah, tapi juga ke masyarakat," ucap dia.

Dicky juga mengingatkan adanya dampak kematian yang jauh lebih serius dari laporan peningkatan angka kematian.

Sehingga, menurut dia, antara pemerintah dan masyarakat perlu serius menangani pandemi. Hal ini dapat dilakukan sesuai tugas masing-masing.

"Pemerintah dengan meningkatkan 3T, masyarakat dengan meningkatkan 5M," ujarnya.

Baca juga: Vaksinasi Hanya Salah Satu Bagian Kendalikan Pandemi, Tetap 3T dan 5M

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com