Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Proses yang Ditempuh Pemerintah Terkait Pengadaan Vaksin Covid-19 melalui Covax

Kompas.com - 13/01/2021, 16:11 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, sejauh ini Indonesia sudah mengajukan pengadaan vaksin Covid-19 dari jalur multilateral. Pengajuan tersebut sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Covax.

Covax merupakan koalisi global untuk memerangi epidemi dan memastikan akses yang adil terhadap vaksin di seluruh dunia. Koalisi ini didirikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Aliansi Vaksin Dunia (GAVI), dan CEPI.

"Khusus untuk Indonesia, kita sudah sampaikan submission yang dipersyaratkan Covax," kata Retno, dalam keterangan pers yang disampaikan secara virtual, Rabu (13/1/2021).

Baca juga: Menlu Sebut Vaksin dari Diplomasi Jalur Multilateral Kemungkinan Tersedia Kuartal II 2021

Pengajuan pertama pada 16 Oktober 2020 dengan menyampaikan surat expression of interest yang ditandatangani Menteri Luar Negeri dan Menteri Kesehatan RI.

Kemudian oada 27 November 2020, Indonesia mengajukan formulir permintaan bantuan teknis.

Selanjutnya, formulir permintaan vaksin bagian A pada 7 Desember 2020 dan formulir vaksin bagian B terkait indemnifikasi pada 8 Januari 2021.

"Submisi berikutnya adalah form cold chain equipment (CCE) support request terkait kapasitas teknisi penyediaan sistem pendingin vaksin pada kuartal I-2021, merujuk pada tenggat waktu di mana kita harus menyampaikan form CCE tersebut," kata Retno.

Baca juga: Menlu: Target Pengadaan Vaksin Maksimal 20 Persen Populasi Tidak Mudah

Pengajuan tersebut merupakan proses agar pengadaan vaksin dari jalur multilateral bisa terlaksana bagi negara-negara Advance Market Commitment Engagement (AMC EG).

Negara AMC adalah negara yang akan memperoleh akses vaksin Covid-19 sebesar 20 persen dari populasi total negaranya melalui Covax.

Retno mengatakan, sejauh ini komunikasi dengan WHO dan GAVI dilakukan sangat intensif.

Berdasarkan komunikasi itu, kemungkinan vaksin yang sudah diamankan Indonesia dari jalur multilateral ini akan tersedia pada kuartal II-2021.

"Kami melihat adanya tren kemajuan. Jika diawal vaksin track multilateral ini kemungkinan besar tersedia kuartal III atau IV-2021, maka dalam komunikasi terakhir ini kemungkinan sudah tersedia pada kuartal II-2021," ujar Retno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com