Di Rapat Paripurna, Timwas Penanganan Bencana DPR Dikritik seperti Mati Suri

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Nanang Samodra menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna ke-11 DPR masa sidang III periode 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2021).

Nanang menilai, Tim Pengawas Pelaksanaan Penanganan Bencana yang dibentuk DPR tidak berjalan dengan baik selama pandemi Covid-19 dan bencana alam lainnya berlangsung di Indonesia.

"DPR telah membentuk Timwas pelaksanaan penanganan bencana pada tanggal 27 Februari 2020 yang beranggotakan 31 orang berasal dari berbagai fraksi dan komisi," kata Nanang.

"Namun, pada kenyataannya Timwas ini seolah mati suri tidak berjalan dengan baik," ujar dia.

Baca juga: Cek Pengembangan Alat Tes RT-PCR, Timwas DPR: Siap Produksi Massal Bulan Depan

Lebih lanjut, Nanang mengatakan, sudah hampir satu tahun Timwas tersebut dibentuk DPR, semestinya pimpinan DPR dapat menggalakkan kembali kegiatan Timwas tersebut

"Oleh karena itu, melalui pimpinan sekiranya Timwas ini bisa digalakan kembali terlebih situasi negara membutuhkan kegiatan itu," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai, kinerja Tim Pengawas Penanganan Covid-19 yang dibentuk DPR tidak tampak saat penanganan pandemi belum sesuai harapan.

"Tim Pengawas Penanganan Covid-19 juga tidak tampak kinerjanya ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran pembatasan sosial berskala besar tanpa menaati protokol kesehatan," kata Peneliti Formappi M Djadijono dalam diskusi secara daring, Kamis (7/1/2021).

Baca juga: Ini Catatan Timwas DPR RI untuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

Djadijono mengungkapkan, Timwas Covid-19 ini dibentuk DPR pada 9 April 2020 untuk mengawasi kebijakan pemerintah.

Selain itu, DPR juga membentuk Satgas Covid-19 untuk memberikan bantuan ke masyarakat yang terdampak pandemi.

Namun, ia menilai, hingga masa sidang II periode 2020-2021, tidak ada hasil kinerja dari Timwas tersebut.

"Ternyata yang kami telusuri masa sidang II ini sama sekali tidak ada kegiatan yang dilakukan," ujarnya.

Baca juga: Ketua DPR: Dalam Situasi Pandemi, Negara Tak Bisa Pasrah Diri

Lebih lanjut, Djadijono mengatakan, meski Timwas Covid-19 sempat menggelar rapat dengan Kementerian Sosial pada masa sidang I terkait penanganan pandemi Covid-19.

Namun, ia menyayangkan sikap DPR yang terkesan menyerahkan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengawasi penggunaan anggaran pemerintah terkait penanganan Covid-19.