Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kalau Izin BPOM Belum Keluar, Kita Belum Bisa Vaksinasi

Kompas.com - 08/01/2021, 17:27 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, vaksinasi Covid-19 belum dapat dilakukan apabila izin penggunaan darurat emergency use authorization (EUA) vaksin belum diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kalau izin itu belum keluar dari BPOM, ya kita belum bisa vaksinasi. Saya tidak tahu keluarnya kapan. Bisa hari ini, bisa Senin, bisa Selasa," ujar Jokowi saat memberikan sambutan di acara penyerahan bantuan modal kerja (BMK) di Istana Bogor, dikutip dari siaran langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (8/1/2021).

Baca juga: Jokowi: Vaksinasi seperti Imunisasi Bayi, Jangan Bayangkan yang Enggak-enggak

 Jokowi berharap izin penggunaan dapat segera dikeluarkan oleh BPOM dan mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjadi orang yang pertama kali menerima vaksin Covid-19.

"Kita harapkan izin itu segera bisa dikelurarkan BPOM, sehingga nanti yang pertama kali disuntik saya," tambahnya.

Jokowi memastikan proses vaksinasi Covid-19 dimulai pekan depan. Namun untuk tanggal vaksinasi, masih menunggu izin penggunaan vaksin dari BPOM.

"Vaksin sudah kita distribusikan ke seluruh provinsi. Lalu pertanyaannya, vaksinasi kapan? Kalau ada yang bertanya seperti itu saya jawab pekan depan," kata Jokowi.

"Harinya apa? Saya jawab menunggu yang namanya izin penggunaan darurat dari BPOM," tutur dia.

Secara terpisah, Baca juga: BPOM Yakin Izin Penggunaan Darurat Vaksin Sinovac Terbit Sebelum 13 Januari 2021

Secara terpisah, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM) Penny Lukito yakin izin penggunaan darurat akan terbit sebelum tanggal vaksinasi awal yang ditetapkan pemerintah, yakni 13 Januari 2021.

"Bisa diperkirakan tanggal 13 bisa melakukan vaksinasi, sehingga artinya kami akan bisa mengeluarkan EUA sebelum tanggal tersebut. Cukup ada keyakinan terkait hal tersebut," kata Penny, saat memberikan keterangan pers, Jumat (8/1/2021).

Untuk memastikan tanggal penerbitan EUA, Penny mengatakan pihaknya tengah menunggu hasil uji klinik fase tiga interim tiga bulan yang dilakukan di Bio Farma. Jika hasil tersebut sudah didapat, selanjutnya BPOM akan memulai proses evaluasi untuk penerbitan EUA.

Baca juga: BPOM Sudah Berikan Izin Industri ke Bio Farma untuk Distribusi Vaksin Covid-19

Penny juga mengatakan, BPOM masih berkoordinasi dengan Brasil dan Turki untuk mendukung proses penerbitan EUA. Kedua negara tersebut sudah memberikan data efikasi yang akan digunakan dalam penerbitan EUA.

Hasil uji klinik di Brasil telah memaparkan data uji mencapai 78 persen. Sementara di Turki mencapai 91 persen.

Vaksinasi Covid-19 rencananya akan dimulai pada 13 Januari 2021 dengan Presiden Joko Widodo sebagai orang pertama yang disuntik vaksin. Setelah Jokowi, program vaksinasi akan dilanjutkan di 34 provinsi secara bertahap.

Adapun vaksin yang diberikan adalah vaksin buatan perusahaan China, Sinovac, yang telah didatangkan sebanyak 3 juta dosis pada Desember 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com