Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua Komisi III: Calon Kapolri Harus Punya "Chemistry" dengan Presiden Jokowi

Kompas.com - 08/01/2021, 15:32 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir mengatakan, hingga saat ini DPR belum menerima surat presiden (surpres) terkait nama calon Kapolri.

"Sampai detik ini DPR RI belum menerima surat presiden tentang pergantian Kapolri. Kami baru masuk masa sidang setelah reses tanggal 11 Januari 2021," kata Adies saat dihubungi Kompas.com, Jumat (8/1/2021).

Baca juga: Kompolnas Serahkan Nama-nama Calon Kapolri Pengganti Idham Azis ke Presiden

Adies mengatakan, setelah surpres tersebut diterima DPR, Komisi III akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Kapolri.

"Kami Komisi III DPR RI mempunyai tegang waktu 20 hari sejak surat presiden diterima DPR RI untuk melakukan fit dan proper test sesuai UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI," ujarnya.

Lebih lanjut, Adies mengatakan, nama calon Kapolri merupakan hak prerogatif presiden.

Namun, ia berpendapat sosok calon Kapolri harus memiliki visi misi mengedepankan penegakan hukum dan memiliki satu pandangan dengan Presiden Jokowi.

"Berintegritas, mempunyai visi dan misi untuk kemajuan Polri ke depan, mengayomi masyarakat, menegakkan hukum dengan seadil-adilnya dan mempunyai chemistry dengan presiden," pungkasnya.

Baca juga: Beredar Nama Calon Kapolri, Mahfud MD: Belum Final, Masih Spekulasi

Secara terpisah, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan, Presiden Jokowi harus segera mengusulkan nama calon Kapolri ke DPR.

"Mengingat tanggal 25 Januari 2020 Kapolri Idham Azis akan memasuki usia purnatugas," kata Didik saat dihubungi, Jumat (8/1/2021).

Didik meyakini, nama calon Kapolri yang akan diajukan Presiden Jokowi ke DPR sedang dipersiapkan dengan mempertimbangkan masukan Wanjakti Polri dan Kompolnas.

Di samping itu, Didik memahami sosok calon Kapolri adalah hak prerogatif presiden.

Namun, kata dia, masyarakat memiliki hak untuk menilai integritas, kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi, serta rekam jejak calon Kapolri.

"Saya melihat ini sebagai bentuk kecintaan masyarakat terhadap kepolisian negara Republik Indonesia, sekaligus harapan besar masyarakat akan hadirnya Kepolisian yang lebih baik," ujarnya.

Baca juga: Jelang Pensiun, Kapolri Kirim Surat ke Jokowi Memohon Tunjuk Pengganti

Lebih lanjut, Didik mengatakan, siapapun nama calon Kapolri yang diajukan Presiden Jokowi, diharapkan memiliki rekam jejak yang baik, menjunjung tinggi prinsip demokrasi serta mengambil posisi sebagai sahabat masyarakat.

"Sosok yang visioner, cakap dan kuat dalam mengemban tugas dan tanggung jawab kepolisian, baik memelihara keamanan & ketertiban, menjadi pengayom & pelayan masyarakat, dan utamanya menegakkan hukum," pungkasnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com