SBY Minta Pemerintah Kendalikan Defisit APBN, Jangan Berlindung di Balik UU

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta pemerintah agar dapat mengendalikan defisit APBN sehingga perekonomian nasional tetap terkelola dengan baik di tengah situasi pandemi.

SBY mengingatkan pemerintah jangan berlindung di balik Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang kini menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

"Jangan karena perppu, yang kemudian menjadi undang-undang, yang memberikan extra power kepada pemerintah, termasuk tak dibatasinya angka defisit anggaran, lantas tak pandai menentukan berapa besar defisit yang aman dalam APBN," kata SBY dalam keterangan tertulis, Jumat (8/1/2021).

Baca juga: Indonesia Tutup Kuartal IV 2020 dengan Realisasi Anggaran PEN 83,4 Persen

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini berpendapat, pemerintah harus mengendalikan pembelajaan negara, salah satunya dengan menunda proyek-proyek strategis yang tidak urgen.

"Kalau tahu penerimaan negara jauh berkurang, karena pemasukan dari pajak juga terjun bebas, ya kendalikan pembelanjaan negara. Pemerintah harus sangat disiplin dan harus berani menunda proyek dan pengadaan strategis yang masih bisa ditunda," ucap SBY.

SBY mengingatkan pemerintah tidak bisa melulu mengandalkan utang.

Baca juga: SBY: Pemerintah Harus Sangat Disiplin dan Berani Tunda Proyek Strategis

Menurut SBY, utang luar negeri Indonesia saat ini sudah sangat tinggi sehingga membebani APBN dan membatasi ruang gerak ekonomi.

"Betapa beratnya ekonomi kita jika misalnya 40 persen lebih belanja negara harus dikeluarkan untuk membayar cicilan dan bunga utang," kata SBY.

"Berapa banyak yang tersedia untuk belanja pegawai dan belanja rutin, dan kemudian berapa yang tersisa untuk belanja modal dan membiayai pembangunan," ujarnya.

Baca juga: SBY Ingatkan Pemerintah Tepat Janji Beri Vaksin Covid-19 Gratis untuk Masyarakat

Sementara itu, ia mengatakan pemerintah harus fokus kepada program penanganan pandemi Covid-19.

Misalnya, layanan vaksinasi Covid-19 yang dijanjikan diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat yang jadi target penerima.

Ia mengatakan, penyediaan layanan vaksinasi Covid-19 gratis tentu membutuhkan anggaran yang cukup besar.

SBY berharap pemerintah dapat merencanakannya dengan baik sehingga janji itu dapat terlaksana.

"Presiden Jokowi sudah menjanjikan vaksin ini gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Ingat, keuangan negara dan ruang fiskal kita sungguh terbatas. Tentu negara tak bisa terus-menerus berutang, karena utang yang kian menggunung akan menambah beban ekonomi yang kini bebannya sudah sangat," kata SBY.