KPK Rampungkan Penyidikan Kasus Suap Eks Bupati Labuhanbatu Utara

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan penyidikan dua tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan dana alokasi khusus untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Dua tersangka itu adalah Bupati Labuhanbatu Utara Khairuddin Syah Sitorus dan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Pemkab Labuhanbatu Utara Agusman Sinaga.

"Berkas perkara untuk kedua Tersangka,sebelumnya telah dinyatakan lengkap (P21)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (7/1/2021).

Baca juga: Kasus Suap Pengurusan DAK, Sekda Labuhanbatu Utara Dipanggil KPK

Ali menuturkan, penyidik KPK juga telah menyerahkan tersangka dan barang bukti dalam kasus ini kepada jaksa penuntut umum pada Kamis hari ini.

Selama proses penyidikan, penyidik telah memeriksa 77 orang saksi yang di antaranya merupakan aparatur sipil di Pemkab Labuhanbatu Utara.

"Dalam waktu 14 hari kerja,Tim JPU segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkaranya ke PN Tipikor," ujar Ali.

Dengan pelimpahan ini, penahanan Khairuddin dan Agusman menjadi kewenangan jaksa penuntut umum yang menahan mereka selama 20 hari terhitung sejak 7 Januari 2021 sampai dengan 26 Januari 2021.

Khairuddin ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat sedangkan Agusman ditahan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih KPK.

Baca juga: KPK Sita Satu Mobil dari Anak Bupati Labuhanbatu Utara

Dalam kasus ini, Khairuddin diduga memberi suap senilai total 290.000 dollar Singapura untuk mengurus DAK pada APBN 2018 untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Suap tersebut diberikan kepada mantan Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo dan mantan Kepala Seksi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada Ditjen Perimbangan Keuangan pada Kemenkeu Rifa Surya melalui Agusman.

Khairuddin dan Agusman disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.