Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lagi, Menlu Tegaskan Indonesia Tak Berniat Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kompas.com - 06/01/2021, 15:41 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kembali menegaskan sikap Indonesia yang tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Ia menegaskan bahwa hingga kini Indonesia tidak berniat untuk membuka hubungan diplomatik tersebut.

Menlu menyampaikan hal tersebut saat kegiatan Pernyataan Pers Tahunan Menteri (PPTM) Luar Negeri 2021 yang disiarkan secara online pada Rabu (6/1/2021).

"Penghujung tahun 2020, santer terdengar berita, seolah Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Saya ingin menyampaikan kembali bahwa hingga saat ini, tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel," tegas Retno.

Ia melanjutkan, Indonesia akan terus memberikan dukungan kepada kemerdekaan Palestina.

Hal tersebut diputuskan berdasarkan two-state solution dan parameter internasional yang telah disepakati.

Baca juga: Pengamat: Pemerintah Indonesia Bunuh Diri jika Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel

Menurut Retno, hal tersebut juga sudah sesuai dengan sikap Presiden Joko Widodo yang juga menegaskan tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Sikap itu disampaikan Jokowi dalam sambungan telepon kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Diberitakan sebelumnya bahwa Amerika Serikat (AS) menjanjikan bantuan pembangunan hingga 2 miliar dollar AS atau Rp 28 triliun jika Indonesia mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Pernyataan tersebut dilontarkan pejabat top pemerintahan Presiden AS Donald Trump, Adam Boehler, kepada Bloomberg yang dipublikasikan pada Selasa (22/12/2020).

Pernyataan Boehler kepada Bloomberg tersebut juga dikutip oleh media Israel, The Times of Israel.

Baca juga: MUI Dorong Pemerintah Tetap Tegas Tak Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel

Boehler merupakan CEO US International Development Finance Corporation (DFC), sebuah lembaga keuangan milik pemerintah AS.

“Kami sedang membicarakannya dengan mereka (Indonesia). Jika mereka siap, kami akan dengan senang hati, bahkan memberikan dukungan lebih berupa dukungan finansial,” kata Boehler.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com