Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Pengadaan Sertifikat Lahan Diperkirakan Selesai pada 2025

Kompas.com - 05/01/2021, 15:57 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pengadaan sertifikat lahan untuk masyarakat diperkirakan selesai seluruhnya pada 2025.

Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan 584.407 sertifikat tanah di Istana Negara, Selasa (5/1/2021).

Menurut Jokowi, perkiraan capaian itu berdasarkan perhitungan bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil.

"Kata Pak Menteri tahun 2025 insya Allah sudah sertifikat semuanya dipegang masyarakat. (Itu) itung-itungan," ujar Jokowi dikutip dari siaran kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

Baca juga: Serahkan Sertifikat Lahan, Jokowi: Jangan Dipakai untuk Beli Mobil

Jokowi mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proses pemberian sertifikat lahan kepada masyarakat.

Selain untuk menghindari sengketa, Jokowi ingin adanya sertifikat lahan menegaskan soal kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.

"Karena yang namanya sengketa tanah itu setiap saya ke daerah itu selalu masuk ke telinga saya dan memag masih banyak sekali," ucap Jokowi.

Pada Selasa, sebanyak 548.407 sertifikat lahan diserahkan kepada masyarakat di 26 provinsi dan 273 kabupaten/kota.

Jokowi pun mengungkapkan, pada 2020 pemerintah pusat menargetkan ada 11 juta sertifikat yang diserahkan kepada masyarakat.

Namun, akibat pandemi Covid-19, realisasinya hanya bisa 6,8 juta sertifikat.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menyebut, setiap tahun target yang diberikan pemerintah mampu dicapai. Bahkan, hasilnya melebihi harapan.

Baca juga: Sebagian Sertifikat Lahan Urut Sewu Kebumen Diserahkan ke Warga

Pada 2017 misalnya, target pemerintah sebanyak 5 juta sertifikat bisa disalurkan.

"Realisasinya pada 2017 kita mampu srrtifikatkan 5,4 juta. Lalu pada 2018 meningkat jadi 9,3 juta. Jadi target yang saya berikan selalu terlampaui," tutur Jokowi.

Dia juga mengungkapkan alasan selalu memasang target tinggi untuk penyaluran sertifikat.

Sebab, pada tahun-tahun sebelumnya, realisasi pemberian sertifikat tanah sebanyak 500.000 per tahun.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com