Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seaglider Dikhawatirkan Punya Tujuan Buruk terhadap Kepentingan Nasional

Kompas.com - 05/01/2021, 09:56 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi turut menanggapi ihwal temuan seaglider di lepas pantai Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, yang sempat dicurigai drone bawah laut.

Fahmi menyebut sulit untuk mengatakan bahwa temuan seaglider itu bukan sesuatu yang disengaja, bahkan direncanakan.

Mengingat, lokasi penemuan perangkat itu berada di kawasan perairan teritorial dalam negeri dan hal itu disusul dengan tidak adanya klaim bahwa Indonesia memiliki perangkat tersebut.

"Siapa pun pemiliknya, menurut saya, perangkat tersebut telah digunakan untuk tujuan-tujuan yang buruk, berpotensi merugikan kepentingan nasional, dan mengancam kedaulatan kita," kata Fahmi dalam pernyataannya yang diterima Kompas.com, Senin (4/1/2021).

Baca juga: Teka-teki soal Seaglider, Benarkah Hanya untuk Kepentingan Riset Bawah Laut?

Fahmi menilai TNI AL dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tidak bisa sekadar mengajak temuan itu jangan dijadikan polemik.

Sebab, informasi yang tersedia mengenai temuan tersebut masih terbatas. Hal ini pun menimbulkan berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Menurut Fahmi, prioritas pertama saat ini adalah mengungkap siapa pemilik dan pengguna perangkat ini.

Jika negara atau pihak penggunanya sudah diketahui, kata Fahmi, langkah yang harus ditempuh pemerintah adalah menggunakan jalur diplomatik untuk menyampaikan protes dan peringatan keras.

Termasuk mengkaji kemungkinan adanya langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Baca juga: Kementerian Pertahanan Minta Publik Tak Berpolemik soal Seaglider

Di samping itu, pemerintah dan DPR juga harus segera mendiskusikan langkah yang harus diambil untuk meningkatkan kemampuan menutup celah kerawanan ini, mulai dari aspek regulasi hingga kebutuhan perangkat deteksi dan penangkalannya.

Sebab, harus diakui bahwa keamanan laut Tanah Air masih menyisakan banyak celah rawan, baik di perbatasan maupun di perairan teritorial.

"Hal ini ditengarai bukan hanya karena persoalan keterbatasan alutsista, namun juga karena praktik-praktik buruk dalam pengelolaan keamanan laut belum sepenuhnya hilang, termasuk ego sektoral dan masih belum tuntasnya persoalan tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan keamanan laut," jelas Fahmi.

Adapun seaglider ini ditemukan seorang nelayan bernama Saehuddin di perairan Selayar, Kabupaten Kepulauan Selayar Selatan, Sulawesi Selatan, pada 20 Desember 2020. Ia menemukan seaglider ketika tengah pergi memancing.

Baca juga: Soal Temuan Seaglider di Kepulauan Selayar, Pengamat: Bisa Mengancam Kedaulatan

Dari pemeriksaannya, seaglider memiliki berat 175 kilogram. Benda ini mempunyai kerangka dua sayap dengan diameter masing-masing berukuran 50 sentimeter.

Sementara itu, panjang tubuhnya sendiri berukuran 225 sentimeter dan mempunyai antena sepanjang 93 sentimeter.

Selain itu, di bagian bodi seaglider ini juga ditemukan instrumen mirip kamera.

Di media sosial, seaglider ini menjadi bahan perbincangan karena sempat dicurigai sebagai drone bawah laut.

Akan tetapi, pihak TNI AL memastikan bahwa seaglider pada dasarnya hanya diperuntukkan kepentingan riset, bukan untuk kegiatan spionase atau mata-mata.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com