Litbang Kompas: Pemulihan Ekonomi dan Vaksinasi Covid-19 Perlu Jadi Prioritas Pemerintah di 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas terkini menyatakan ada dua agenda utama yang harus diselesaikan pemerintah pada 2021.

Dua agenda utama tersebut, yakni pemulihan ekonomi dan vaksinasi Covid-19. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama.

Sebanyak 42,7 persen responden menilai, pemulihan ekonomi adalah agenda yang paling mendesak dan perlu menjadi prioritas utama pemerintah pada 2021. Pemulihan ini berkaitan dengan kelesuan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19.

Baca juga: Mayoritas Publik Harap Elite Politik Bahu-membahu Atasi Dampak Pandemi

Sementara itu, 41,6 persen responden menilai vaksinasi juga menjadi agenda utama yang mendesak dilakukan pemerintah pada tahun 2021.

Munculnya penilaian ini tentu tidak terlepas dari jumlah kasus positif Covid-19 yang masih terus bertambah setiap hari.

Beberapa agenda utama lainnya yang dijawab responden yaitu perbaikan layanan publik (6,2 persen) dan penegakan hukum (4,9 persen).

Selain sejumlah agenda yang dinilai mendesak, kerja sama antarelite politik serta pemerintah pusat dan daerah juga dibutuhkan untuk melakukan upaya kuratif lainnya dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Baca juga: Litbang Kompas: 31,2 Persen Masyarakat Minta Perbaikan Layanan Kesehatan Tangani Pandemi

Salah satu hal utama yang dinilai publik perlu dilakukan pemerintah yaitu memperbaiki sistem layanan kesehatan (31,2 persen).

Penyediaan layanan kesehatan, seperti ruangan perawatan yang cukup dan perhatian khusus kepada tenaga kesehatan menjadi hal penting yang harus diperhatikan sepanjang tahun 2021.

Berikutnya, pemerintah dianggap perlu menggandeng investor ke daerah guna membuka lapangan pekerjaan (29,3 persen), memberikan bantuan modal kepada pelaku usaha (21,7 persen), dan memberikan keringanan pajak kepada masyarakat (11,1 persen).

Baca juga: Survei SMRC: Mayoritas Masyarakat Optimistis Kondisi Ekonomi Membaik Tahun Depan

Survei Litbang Kompas dilakukan pada 21-23 Desember 2020. Wawancara dilakukan terhadad 519 responden dari 34 provinsi yang dipilih secara proporsional.

Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan nirpencuplikan penelitian +- 4,30 persen.