2021, Perpolitikan Nasional Diprediksi Stabil

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte menilai, perpolitikan nasional tetap stabil pada tahun 2021 meski pada tahun ini pemerintah dan DPR akan melakukan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

"Saya rasa di 2021 masih (politik Indonesia stabil)," kata Philip dalam acara Talkshow Satu Meja The Forum yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (30/12/2020).

Baca juga: Jokowi: Tahun 2021, Kita Tetap Bangun Infrastruktur

Philips mengatakan, pembahasan revisi UU Pemilu akan menjadi perdebatan partai-partai politik di DPR mengingat pada Pemilu 2024 akan ada kandidat baru calon presiden.

Ia berharap, pembahasan revisi UU Pemilu memperhatikan aspirasi masyarakat.

"Sehingga perdebatan mengenai aturan Pemilu 2024 dijadwalkan dibahas di 2021, dan itu juga jadi penting aspirasi masyarakat sipil untuk di dengar tentu saja agar bisa menghasilkan dan melanjutkan demokrasi kita tahun 2024," ujar dia. 

Terkait koalisi partai pendukung pemerintah, Philips memprediksi, semua partai tetap akan solid dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf pada 2021.

Baca juga: Memasuki 2021, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Bangkit dari Pandemi Covid-19

Namun, ia menilai, hal tersebut hanya akan berjalan efektif hingga tahun ketiga. Setelah itu, partai politik akan berkonsentrasi pada pemilihan presiden (pilpres) mendatang.

"Mungkin hanya 3 tahun, setelah itu partai-partai akan berkonsentrasi pada pemilihan berikutnya. Yang dikhawatirkan loyalitas akan hilang dari presiden ke partainya masing-masing" ucap dia. 

Lebih lanjut, Philips menilai, isu mengenai amandemen UUD 1945 tak menutup kemungkinan tetap bergulir dan diperdebatkan pada tahun 2021.

"Tetapi apakah itu (amandemen UUD 1945) sesuatu yang dibutuhkan oleh Indonesia? Kita sudah belajar dari omnibus law, yang semua hal bisa masuk dan reaksinya menyulitkan dari tujuan awalnya," kata dia.