Beberkan Capaian Kinerja KPK 2020, Firli: Realisasi Anggaran Capai 91,7 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membeberkan capaian kinerja kelembagaan KPK sepanjang 2020 di bawah kepemimpinannya.

Firli mengatakan, tidak elok jika ada yang membandingkan kinerja KPK di bawah kepemimpinannya dan era sebelumnya.

Sebab, kata Firli, di bawah kepemimpinannya saat ini KPK harus berhadapan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang membuat tata kerja lembaga harus diatur sedemikian rupa.

Baca juga: Ajukan Kasasi, KPK Harap MA Cabut Hak Politik Wahyu Setiawan

"Kami menyadari bahwa 2020 kondisi berbeda dari tahun sebelumnya, sehingga dalam hemat kami tidak elok kalau kita membandingkan apa yang terjadi tahun 2020 dengan tahun sebelumnya," kata Firli yang ditayangkan di kanal YouTube KPK RI, Rabu (30/12/2020).

Firli mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 telah mempengaruhi beberapa sektor di KPK, sehingga lembaga antikorupsi itu tidak bisa bekerja optimal.

"Tetapi pandemi ini tidak menyurutkan KPK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi," ujarnya.

Lebih lanjugt, Firli mengatakan, realisasi anggaran KPK hingga 21 Desember 2020 mencapai 91,7 persen atau Rp 843,8 miliar dari pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp 920,3 miliar.

Ia berharap, laporan keuangan KPK pada tahun 2020 mendapat predikat tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

"Kita targetkan juga opini BPK atas laporan keuangan KPK memperoleh predikat tanpa pengecualian di tahun 2020," ujarnya.

Firli mengatakan, selama 2020, KPK telah bekerja sama dengan penegak hukum di luar negeri terkait pemberantasan korupsi.

Baca juga: Periksa Edhy Prabowo, KPK Dalami Aliran Uang dari Eksportir Benih Lobster

Ia mencontohkan, KPK bekerja sama dengan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura terkait pembekuan aset di beberapa perkara.

Kemudian, KPK bekerja sama dengan Independent Commission Against Corruption (ICAC), Malaysia guna meminta informasi dan data perusahaan untuk perkara pemberian izin usaha pertambangan di Kalimantan Tengah.

"Dan dengan Australian Federal Police (AFP) terkait tindak lanjut atas aset-aset koruptor yang ada di Australia," pungkasnya.