Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Pastikan Layanan Kesehatan Tetap Prima Tangani Pasien Covid-19

Kompas.com - 30/12/2020, 09:06 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah agar terus meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas layanan kesehatanan untuk penanganan Covid-19.

Dengan makin banyaknya pasien Covid-19, layanan kesehatan harus prima dan siap sedia.

"Semakin banyak pasien terutama yang bergejala, maka membutuhkan layanan kesehatan yang prima dan siap sedia," kata Netty saat dihubungi, Rabu (30/12/2020).

Baca juga: Cegah Lonjakan Covid-19, Menkes Imbau Masyarakat Kurangi Mobilitas 5-10 Hari Usai Liburan

Ia mengingatkan bahwa penanganan pandemi Covid-19 ini harus menjadikan kesehatan sebagai basis strategi.

Pengetesan, pelacakan, dan pengobatan menjadi kunci pencegahan dan penanggulangan wabah.

"Hal paling urgen adalah meningkatkan rasio 3T (testing, tracing, treatment) sebagai upaya preventif dan kuratif pandemi," ujar Netty.

Sementara itu, selain kondisi fasilitas layanan kesehatan yang makin kepayahan menangani pasien Covid-19, biaya tes mandiri juga terbilang mahal.

Baca juga: Per 27 Desember, Keterisian Tempat Isolasi dan ICU Pasien Covid-19 di Atas 55 Persen

Menurut Netty, tidak semua kalangan masyarakat bisa mengakses tes Covid-19 untuk memeriksakan diri.

"Biaya pemeriksaan yang terbilang mahal untuk masyarakat di tengah dampak ekonomi," kata dia.

Netty pun meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin segera mengembalikan kesehatan sebagai sektor utama (leading sector) penanganan Covid-19.

Saat ini, jumlah kasus positif Covid-19 terus bertambah, diiringi kasus kematian yang juga masih bertambah tiap harinya. Sementara, kata Netty, vaksin Covid-19 masih dalam pengembangan dan disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan rendah.

"Jangan sampai gelombang pertama pandemi belum selesai, sudah disusul gelombang kedua," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com