Anggota Komisi III Sebut Kasus Harun Masiku Jadi Catatan Hitam KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Belum tertangkapnya eks caleg PDI Perjuangan (PDI-P) Harun Masiku dinilai menjadi catatan hitam bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2020.

"Ada satu catatan hitam di dalam tahun ini terkait dengan kinerja KPK yaitu soal belum ditangkapnya Harun masiku, saat ini masih berstatus DPO," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat Taufik Basari dalam sebuah diskusi yang disiarkan akun Youtube Biznews TV, Selasa (29/12/2020).

Harun Masiku merupakan tersangka kasus suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 yang telah masuk daftar pencarian orang sejak Januari 2020.

Baca juga: Buron KPK di Era Firli: Nurhadi Ditangkap, Harun Masiku Masih Misteri

Menurut Taufik, buronnya Harun Masiku merupakan pekerjaan rumah bagi KPK karena sudah hampir satu tahun belum tertangkap.

"Ini harus menjadi PR, jadi pekerjaan rumah KPK untuk di tahun 2021 untuk terus mengejar di manakah harun Masiku dan kalau bisa menangkapnya itu tentu akan pulih kembali kepercayaan publik," ujar Taufik.

Di luar kasus Harun yang masih buron, Taufik menilai kinerja KPK sepanjang 2020 sudah cukup baik.

Ia mengatakan, pada awal 2020 KPK fokus membangun sistem pencegahan, terlebih dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang penanganannya memakan anggaran berjumlah besar.

Namun, kata Taufik, proses hukum yang ditangani KPK satu per satu juga diselesaikan bahkan KPK pun mampu menangkap menteri di penghujung 2020.

Baca juga: Tumpukan PR Firli Bahuri dkk: Tangkap Harun Masiku hingga Pulihkan Kepercayaan Publik

Menurut Taufik, kinerja KPK tersebut sekaligus menjawab keraguan publik terhadap KPK yang dianggap telah dilemahkan imbas revisi UU KPK pada 2019 lalu.

"Tahun 2020 ini adalah waktu di mana KPK harus bisa membuktikan bahwa dugaan-dugaan tuduhan-tuduhan bahwa KPK dilemahkan, bahwa KPK tidak bekerja, bahwa KPK itu mati suri, dan sebagainya, itu keliru. Nah inilah yang menurut saya sudah cukup berhasil ditunjukkan oleh KPK," kata Taufik.