Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Sederhanakan Struktur 73 Kementerian/Lembaga Sepanjang 2020

Kompas.com - 29/12/2020, 14:02 WIB
Tsarina Maharani,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyatakan sepanjang tahun 2020, Kementerian PAN RB telah melakukan penyederhanaan struktur organisasi di 73 kementerian/lembaga.

Penyederhanaan ini dilakukan demi mempercepat pengambilan keputusan dan pelayanan publik.

"Penyederhanaan struktur organisasi dua jenjang jabatan eselon pada 73 K/L, sedangkan 14 K/L masih dalam proses penyederhanaan," kata Tjahjo dalam konferensi pers 'Catatan Kinerja Akhir Tahun 2020', Selasa (29/12/2020).

Ia menjelaskan pengurangan jabatan menjadi dua tingkat eselon itu dilakukan dengan mengalihkan jabatan struktural ke jabatan fungsional yang lebih menghargai kompetensi dan keahlian.

Dia memaparkan, lewat penyederhanaan struktur itu, pemerintah telah mengalihkan sebanyak 38.398 pemangku jabatan struktural ke jabatan fungsional.

Baca juga: Menpan RB Minta Kementerian Tiru Kearsipan Bank Indonesia

"Untuk mendukung hal tersebut telah ditetapkan 237 jabatan fungsional di mana sebanyak 127 jabatan fungsional baru," ujarnya.

Selanjutnya, telah disiapkan rancangan peraturan presiden mengenai penyetaraan penghasilan.

Perpres itu mengatur dan menjamin pemberian penghasilan bagi pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi, sehingga tidak mengalami penurunan besaran penghasilan.

"Rancangan tersebut telah disetujui oleh instansi terkait dan proses selanjutnya adalah penetapan oleh Bapak Presiden," ucap Tjahjo.

Sementara itu, Tjahjo mengatakan proses penyederhanaan pemerintah daerah diberikan kesempatan sampai akhir Juni 2021.

Hal ini bertalian dengan penyelenggaraan Pilkada 2020 yang dilaksanakan 9 Desember.

Baca juga: Menpan RB Terbitkan SE, Cuti bagi ASN Selama Libur Akhir Tahun Diperketat

"Ini yang minta ditunda ingin menyelesaikan pilkada dulu, sehingga kepala daerah baru hasil pilkada serentak yang nanti akan selesai," ujarnya.

Sejalan dengan perampingan birokrasi dalam rangka pelaksanaan tugas Kabinet Indonesia Maju, Tjahjo menyebut saat ini 19 kementerian telah melakukan penataan. Sementara itu, 15 kementerian lainnya dalam proses.

"Selain itu, pada 2020 juga dilakukan pembubaran terhadap 14 lembaga nonstruktural untuk menghindari tumpang tindih dengan pelaksanaan tugas dan fungsi K/L," kata Tjahjo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com