Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Mahfud MD, Serangan Siber hingga Pandemi Covid-19 Jadi Ancaman pada 2021

Kompas.com - 26/12/2020, 12:39 WIB
Sania Mashabi,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan beberapa ancaman yang harus diperhatikan pada 2021.

Ancaman pertama yang harus diperhatikan, menurut Mahfud, adalah ancaman keamanan yang bisa menimbulkan ketegangan politik.

"Dan ketegangan politik diikuti ancaman keamanan, baik karena demo, kerusuhan, maupun orang numpang narik perhatian," kata Mahfud dilansir dari Kompas.id, Sabtu (26/12/2020).

Ancaman kedua yang harus diperhatikan adalah serangan siber. Oleh karena itu, pemerintah berencana mengaktifkan secara sungguh-sungguh polisi siber di 2021.

"Tahun 2021 akan diaktifkan sungguh-sungguh karena terlalu toleran juga berbahaya," ujarnya.

"Memprovokasi orang dengan berita bohong, membuat gerakan post-truth, di mana sesuatu yang salah itu selalu dikatakan beramai-ramai sampai orang takut. Dan yang membuat sendiri akhirnya takut, dan itu sering terjadi," lanjut dia.

Baca juga: Mahfud MD: Tahun 2021 Polisi Siber Akan Sungguh-sungguh Diaktifkan

Kemudian, ancaman terorisme juga harus diperhatikan. Mahfud mengatakan, perlu peningkatan kehati-hatian terkait ancaman terorisme.

"Harus hati-hati karena eskalasi akan meningkat dengan teknologi digital,"  kata dia.

Selain itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menilai pandemi Covid-19 juga masih bakal menjadi ancaman besar hingga beberapa bulan pertama pada 2021.

Oleh karena itu, Mahfud mengatakan, penanganan pandemi Covid-19 tetap menjadi program utama pemerintah pada tahun depan.

"Itu tetap menjadi program utama pemerintah sebenarnya. Sekurang-kurangnya kuartal pertama tahun 2021 itu kami masih akan soal Covid-19, karena masih dianggap sebagai masalah yang sangat mengancam," kata Mahfud.

Baca juga: Minta KPK Awasi Kebijakan di Tengah Pandemi, Mahfud: Kalau Perlu Menterinya Ditangkap

Ia mengatakan, kebijakan pemerintah pusat dan program daerah harus sinkron untuk memulihkan dampak pandemi Covid-19.

Secara khusus, strategi sinkronisasi program itu akan ditangani Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Namun, Mahfud mengatakan, nantinya para kepala daerah yang baru dilantik akan dikumpulkan untuk diberikan arahan soal masalah yang dihadapi pemerintah pusat saat ini.

"Kami kumpulkan berdasarkan kelompok daerah, kadang kala dibawa ke Jakarta, kami beri tahu lah. Problem kita pada tahun 2021 itu kan sebenarnya masih Covid-19," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com