Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

28 Kabupaten/Kota Zona Oranye Covid-19, Pemda dan Masyarakat Diminta Serius Cegah Penularan Virus

Kompas.com - 24/12/2020, 21:08 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, terdapat 28 kabupaten/kota di Indonesia yang berada di zona oranye dengan skor mendekati zona merah.

"Perlu diketahui bahwa dapat diidentifikasi 28 kabupaten/kota di zona oranye skornya mendekati zona merah, dan zona kuning," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube BNPB, Kamis (24/12/2020).

Wiku menjelaskan, zona merah memiliki standar skor yaitu di bawah 1,81. Sementara, zona oranye memiliki skor antara 1,81-2,4.

Wiku memaparkan, kabupaten/kota yang berada di zona oranye dengan skor 1,81 atau paling mendekati zona merah adalah Minahasa Selatan (Sulawesi Utara) Sumba Tengah (NTT), Banyumas (Jawa Tengah) dan Kota Bekasi (Jawa Barat).

Kemudian, kabupaten/kota di zona oranye dengan skor 1,82-1,84 adalah Gunung Mas (Kalimantan Tengah), Barito Timur (Kalimantan Tengah), Bekasi (Jawa Barat), Jakarta (DKI Jakarta) dan Kota Palembang (Sumatera Selatan).

Baca juga: Khawatir Lonjakan Kasus, Airin Berencana Tambah 20 Tempat Tidur di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Menyusul, Jepara (Jawa Tengah) ,Bandung (Jawa Barat), Mukomuko (Bengkulu) dan Kota Medan (Sumatera Utara).

Adapun kabupaten/kita di zona oranye dengan skor 1,85-1,9 adalah Kapuas (Kalimantan Tengah), Kota Kediri (Jawa Timur), Karanganyar (Jawa Tengah) dan Pati (Jawa Tengah)

Grobagan (Jawa Tengah), Bengkulu Utara (Bengkulu), Pamekasan (Jawa Timur), Gowa (Sulawesi Selatan), Pangkal Pinang (Kepulauan Bangka Belitung) dan Lampung Selatan (Lampung).

Terakhir, Mimika (Papua), Ngawi (Jawa Timur) , Lamongan (Jawa Timur), Magelang (Jawa Tengah) dan Pekalongan (Jawa Tengah).

Berdasarkan data tersebut, Wiku meminta pemerintah daerah dan masyarakat untuk serius mencegah penularan Covid-19 agar daerah-daerah di zona oranye tidak bergeser ke zona merah.

"Apabila pindah ke zona merah, maka masyarakat dan pemerintah daerah belum mampu menjaga daerahnya dan belajar dari situasi ini," ujar Wiku.

Baca juga: Satgas Serahkan Soal Sanksi ke Pemda Jika Ada Warga yang Enggan Divaksin Covid-19

Lebih lanjut, Wiku menekankan, zona merah menandakan semakin banyak masyarakat yang tertular Covid-19 dan terancam keselamatannya.

Oleh karenanya, ia meminta pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan penerapan protokol kesehatan.

"Lakukan pengendalian dan pengawasan implementasi protokol kesehatan di seluruh lapisan masyarakat agar laju penularan dapat segera ditekan," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com