JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai penegakan hukum yang adil dan konsisten masih menjadi tantangan berat Indonesia selama tahun 2020.
Hal tersebut merupakan salah satu isi tausyiah akhir tahun MUI yang digelar Rabu (24/12/2020).
Ketua Umum MUI Miftachul Akhyar mengatakan, berkaitan dengan itu pihaknya mendorong agar pemerintah dapat mereformasi seluruh institusi penegak hukum.
Baca juga: Presiden PKS Nilai Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 Masih Tebang Pilih
"Oleh karena itu, Dewan Pimpinan MUI mendorong agar segera dilakukan reformasi secara mendasar terhadap semua institusi penegak hukum," kata Miftachul dikutip dari siaran pers, Kamis (24/12/2020).
Menurut dia, penegakkan hukum yang adil dan konsisten merupakan syarat mutlak bagi bangsa yang maju.
Pasalnya saat ini, kata dia, masyarakat masih kencang menyuarakan belum optimalnya kesetaraan perlakuan dalam penegakan hukum (equal before the law).
Baca juga: Poin Penting dalam Pengadaan Vaksin Covid-19: Tata Kelola yang Transparan hingga Penegakan Hukum
"Terutama dalam penyelesaian kasus-kasus hukum yang muncul di Tanah Air," kata dia.
Lebih jauh Miftachul berharap, pergantian tahun kali ini dapat menjadi muhasabah bagi perjalanan bangsa Indonesia.
Beberapa poin tausyiah yang disampaikan MUI pun diharapkan bisa menjadi perhatian demi kebaikan bangsa Indonesia ke depan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.