Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Enam Menteri Baru Diharapkan Jadi Menteri Seluruh Rakyat Indonesia

Kompas.com - 23/12/2020, 14:05 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Enam menteri yang baru saja ditunjuk dan dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan dapat sungguh-sungguh menjadi menteri dari rakyat Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menanggapi tentang reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi pada Selasa (22/12/2020). 

"Para menteri terpilih untuk menjadi menteri yang sungguh-sungguh menjadi menteri rakyat Indonesia," ujar Saleh kepada Kompas.com, Rabu (23/12/2020).

Saleh mengatakan, apa pun latar belakang politik, organisasi masyarakat, atau kelompok sosial, keenam menteri baru tersebut harus menjadi menteri bagi seluruh kalangan.

Oleh karena itu, kata dia, pelayanan pun harus dilakukan secara adil kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Baca juga: Resmi Jadi Menteri KP, Wahyu Trenggono: Harus Banyak Belajar tentang Laut

"Menjadi menteri di masa pandemi bukan hal yang mudah karena tantangannya sudah jelas, yaitu bagaimana agar kita bisa segera memutus mata rantai penularan Covid-19 di Indonesia dan bagaimana segera bisa memulihkan kondisi perekonomian," kata Saleh.

Ia pun berharap para menteri terpilih dapat berkontribusi positif untuk memperbaiki permasalahan tersebut.

Di sisi lain, pihaknya pun siap memberikan kritik dan masukan apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan agenda Presiden.

Diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan enam menteri baru di Kabinet Indonesia Maju pada Selasa (23/12/2020).

Keenam menteri baru tersebut adalah Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan.

Baca juga: Yaqut Cholil Jadi Menteri Agama, Ini Harapan PBNU

Kemudian Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan.

Mereka semua telah resmi dilantik pada Rabu (23/12/2020) pagi di Istana Negara, Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com