Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: Mayoritas Warga Belum Yakin Mau Terima Vaksin Covid-19

Kompas.com - 22/12/2020, 14:16 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) merilis survei terkini tentang kepercayaan publik nasional pada vaksin dan vaksinasi Covid-19, Selasa (22/12/2020).

Melalui survei tersebut, SMRC menyatakan, mayoritas warga belum mantap untuk melakukan vaksin Covid-19. Survei dilakukan terhadap 1.202 responden yang dipilih secara acak.

Baca juga: Menko PMK Sebut Vaksinasi Covid-19 Belum Bisa Awal Tahun 2021

Wawancara dilakukan melalui telepon pada 16-19 Desember 2020. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan margin of error sekitar 2,9 persen.

Manajer Kebijakan Publik SMRC Tati Wardi menyebut, 40 persen responden menyatakan pikir-pikir dan 17 persen responden menyatakan tidak akan melakukan vaksin.

Hanya 37 persen responden yang menyatakan secara tegas bersedia melakukan vaksin.

"Mayoritas warga tidak mantap mau divaksin dan ini perlu menjadi perhatian pemerintah," kata Tati.

Sementara itu, mereka yang sangat percaya dan percaya dengan keamanan vaksin Covid-19 yang disediakan pemerintah yaitu 56 persen.

 

Mereka yang tidak percaya 23 persen dan lainnya tidak berpendapat.

Baca juga: Jokowi Harap Vaksinasi Covid-19 Munculkan Kepercayaan pada Penanganan Pandemi

Efektivitas vaksin Covid-19 yang disediakan pemerintah untuk membentuk imunitas tubuh dipercayai oleh 55 persen responden, yang tidak percaya 21 persen, dan 24 persen tidak berpendapat.

"Keamanan dan efektivitas vaksin adalah faktor penting yang dipertimbangkan warga untuk melakukan vaksinasi. Maka sosialisasi vaksin itu aman dan efektif harus ditingkatkan," ujar Tati.

Baca juga: Bantu Vaksinasi Covid-19, Polri Kerahkan 9.668 Tenaga Medis hingga 622 Faskes

Menurut dia, berdasarkan survei SMRC pada 30 September-3 Oktober, tokoh yang paling dipercaya untuk menjelaskan pencegahan Covid-19 yaitu dokter (71,5 persen), diikuti presiden (8,6 persen) dan tokoh agama (4,5 persen).

"Utamakan otoritas kesehatan seperti dokter dan ahli virus untuk penerangan ini karena warga lebih percaya pada mereka," ujar dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com