Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP Nasdem: Presiden Harus Rombak Kabinet secara Total

Kompas.com - 22/12/2020, 10:54 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Saan Mustopa mendorong Presiden Joko Widodo agar melakukan perombakan kabinet atau reshuffle secara total.

Menurut Saan, selain untuk mengisi kekosongan kursi Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Sosial, presiden juga harus mengganti menteri yang kinerjanya kurang baik atau berpotensi tersandung kasus hukum.

"Kalau akan dilakukan pergantian, kami melihatnya ke depan harus total," kata Saan dalam tayangan "Aiman" di Kompas TV, Senin (21/12/2020) malam.

Baca juga: Jika Ada Kesempatan Usulkan Nama Menteri, Siapa Pilihan Prabowo?

Ia pun memprediksi perombakan kabinet akan dilakukan dalam waktu dekat, setidaknya pada akhir tahun ini.

Saan berpendapat, mengulur waktu perombakan kabinet akan menjadi beban untuk pemerintah sendiri.

"Kalau tidak cepat diganti akan jadi beban untuk efektivitas kerja kabinet," tuturnya.

Sementara itu, Saan mengatakan, Partai Nasdem tidak menyodorkan nama-nama tertentu terkait rencana perombakan kabinet yang akan dilakukan presiden.

Menurut dia, tiga menteri dari Partai Nasdem selama ini jauh dari isu miring dan memiliki performa yang baik untuk bekerja hingga tahun-tahun mendatang.

Baca juga: Ketua DPP Nasdem Nilai Reshuffle Kabinet Mendesak

Tiga kader Nasdem yang diketahui menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju adalah Syahrul Yasin Limpo, Johnny G Plate dan Siti Nurbaya Bakar.

"Kami tidak menyodorkan menteri di pos tertentu," ucap Saan.

Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju makin berembus kencang. Selain dua kursi menteri yang saat ini kosong, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial, kabarnya presiden akan membongkar pasang beberapa kursi menteri lainnya.

Spekulasi muncul bahwa reshuffle akan dilakukan pada Rabu Pon, 23 Desember 2020. Hari tersebut bertepatan dengan weton atau hari lahir Presiden Jokowi berdasarkan penanggalan masyarakat Jawa.

Baca juga: Isu Reshuffle Jelang Rabu Pon, PPP Akui Ketumnya Intens Komunikasi dengan Jokowi

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com