Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Listrik KPK Padam Saat Peringatan Hari Antikorupsi, Jokowi: Pemberantasan Korupsi Jangan

Kompas.com - 16/12/2020, 11:32 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo hadir secara virtual dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (16/12/2020).

Dalam acara tersebut, Jokowi menyampaikan sambutan dari Istana Negara, Jakarta Pusat.

Sementara, sejumlah pimpinan KPK dan para pejabat negara mengikuti acara di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Dipantau dari YouTube Sekretariat Presiden, acara dibuka dengan pidato Ketua KPK Firli Bahuri. Namun, belum sampai 10 menit Firli bicara, suasana tiba-tiba hening dan tak terdengar suara.

Baca juga: Peringatan Hari Antikorupsi, Ketua KPK: Perlu Kesadaran agar Korupsi Tak Lagi Dianggap Budaya

Tak lama, terdengar suara yang menyebutkan bahwa tengah terjadi gangguan sistem. Situasi pun kembali hening dan sesekali menampilkan visual peserta peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.

Sekitar 10 menit setelahnya, tampak Presiden Joko Widodo bersiap memberikan sambutan. Sementara, di Gedung Merah Putih KPK, Firli terlihat kembali duduk di kursinya.

Dalam sambutannya, Jokowi menyinggung bahwa terjadi pemadaman listrik di KPK. Ia pun meminta agar upaya pemberantasan korupsi tak ikut padam.

"Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam," kata Jokowi.

Baca juga: KPK Bantu Optimalisasi Aset Negara Senilai Rp 548,2 Triliun.

Jokowi mengatakan, mengembangkan budaya antikorupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Ia ingin agar pendidikan antikorupsi diperluas untuk melahirkan generasi masa depan antikorupsi.

Tak hanya itu, kata Jokowi, membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga menjadi kunci utama.

Baca juga: Jokowi: Kinerja Pemberantasan Korupsi Tak Diukur dari Banyaknya Kasus

Oleh karenanya, semua lembaga pemerintah ia minta untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta melakukan penyederhanaan proses kerja dan pelayanan kepada masyarakat.

"Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa, butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya, butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi," kata Jokowi.

"Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com