Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tes Usap Covid-19 Diminta Dihemat, Satgas: Bisa Diprioritaskan untuk Kontak Erat

Kompas.com - 15/12/2020, 16:23 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, imbauan untuk menghemat tes usap (swab PCR) berarti menerapkan strategi prioritas dalam pemeriksaan Covid-19.

Menurut Wiku, pemeriksaan bisa diprioritaskan kepada kontak erat kasus positif Covid-19.

"Iya diutamakan. Dapat ditempuh dengan memprioritaskan targeted testing atau kontak erat dari kasus positif," ujar Wiku saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (15/12/2020).

Baca juga: Satgas Minta Tes Swab Covid-19 Dihemat, IDI: Tak Boleh jika untuk Contact Tracing

Dengan begitu, pemeriksaan itu tetap bisa berfungsi menekan penularan Covid-19 di tengah masyarakat.

Wiku mengatakan, pada prinsipnya, selain kuantitas pemeriksaan secara nasional, pemerataan pemeriksaan di setiap daerah juga menjadi hal yang penting.

Apabila terjadi keterbatasan alat dan sarana kesehatan, pemerintah daerah diminta segera melaporkan ke pemerintah pusat.

"Di masa kedaruratan ini jika terjadi keterbatasan pada alat kesehatan, salah satunya reagen ataupun alat testing maka segera laporkan ke pihak pusat," ucap Wiku.

Sebelumnya, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta dinas kesehatan masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota menghemat pengadaan tes usap atau swab PCR.

Ia mengatakan, pengadaan tes usap semestinya mengacu pada ketentuan Badan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni 1.000 orang per 1 juta penduduk dalam 1 pekan.

Di lapangan, ia menemukan provinsi yang dalam sepekan jumlah tes usapnya melebihi ketentuan WHO.

Baca juga: Jabar Wacanakan Wisatawan Wajib Tunjukkan Rapid Test Antigen

Di lapangan, ia menemukan provinsi yang dalam sepekan jumlah tes usapnya melebihi ketentuan WHO.

Menurut dia, semestinya pengadaan tes usap yang terpenting memenuhi standar WHO dan sisanya dihemat untuk mengantisipasi wabah Covid-19 yang belum diketahui kapan akan selesai.

“Mungkin sekitar 7.000-10.000 per pekan (di tiap provinsi), tetapi kenyataannya DKI hari ini sudah mencapai 90 (90.000) pemeriksaan. Ini tolong harus ada asas penghematan. Jangan dihamburkan pemeriksaan yang tidak sesuai dengan target yang ada,” kata Doni dalam rapat koordinasi penanganan Covid-9 secara virtual, minggu (13/12/2020) malam.

Ia mengatakan, setiap daerah harus memperhitungkan kebutuhan logistik tes usap di daerahnya sehingga bisa melakukan tes usap dalam jangka panjang.

Baca juga: Dirut RS Ummi Positif Covid, Seluruh Tenaga Kesehatakes Diminta Swab

Ke depan, Doni mengatakan, pihaknya bakal membuat ketentuan jumlah tes usap minimal dan maksimal yang harus dipenuhi oleh dinas kesehatan daerah, sehingga jumlah tes usap yang dilakukan proporsional.

“Sekali lagi setiap daerah harus memperhitungkan. Kita tidak tahu kapan Covid akan berakhir. Stamina kita secara fisik harus kuat dan juga dukungan logistik terutama anggaran harus kita perhitungkan,” tutur Doni.

"Harus diputuskan batas minimal dan maksimal untuk testing supaya tepat dan kita bisa melakukan penghematan,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com