Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Sebut Kepatuhan Masyarakat Terkait Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Relatif Tinggi

Kompas.com - 15/12/2020, 11:39 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan saat Pilkada 2020 relatif tinggi.

Hal itu ia sampaikan dalam acara Refleksi dan Proyeksi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Hotel Melia Yogyakarta, Senin (14/12/20).

"Kita lihat juga dari sisi penularan Covid, data dari Kasatgas Covid, saya kira patut kita pegang reliable. Data dukungan juga jelas di semua daerah, kepatuhan pada protokol Covid pada saat pemungutan suara itu adalah berkisar 89-96 persen, artinya relatif cukup dapat dipatuhi dengan baik," kata Tito dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (15/12/2020).

Baca juga: Pemenang Pilkada Dilarang Bikin Kerumunan, Polda Sumbar Ancam Tindakan Tegas

Menurut Tito, tingginya tingkat kepatuhan protokol kesehatan di Pilkada 2020 telah menjawab kekhawatiran masyarakat akan adanya penambahan kasus harian Covid-19.

Ia pun yakin tidak akan terjadi klaster baru setelah pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

"Kita juga melihat data daerah yang pilkada dan non-pilkada, itu juga tidak jauh berbeda, artinya tidak terjadi lonjakan (kasus) di daerah pilkada, justru di daerah Pilkada banyak daerah yang data merahnya menurun," ujarnya.

"Ada pilkada atau tidak, bukan menjadi faktor utama penularan Covid-19, faktornya ada pada tingkat kepatuhan masyarakat dalam protokol kesehatan," ucap dia.

Baca juga: Klaster Pilkada di Kabupaten Serang dan Purbalingga, Jadi Zona Merah hingga 2 Timses Meninggal Terpapar Covid-19

Selain tingkat kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, Tito juga menilai pelaksanaan Pilkada 2020 relatif aman.

Ia mengatakan, sampai saat ini tidak ada gangguan konvensional yang signifikan terjadi di pelaksanaan pilkada.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga menilai pelaksanaan Pilkada 2020 berlangsung dengan baik.

Meski masih ada pelanggaran, tetapi pelanggaran tersebut tidak bersifat masif.

"Bahwa masih ada protokol kesehatan yang dilanggar, tetapi kekhawatiran berlebihan akan situasi yang tidak kita inginkan, minimal sudah terjawab di pelaksanaan area pelaksanaan pilkada ini. Tidak terlalu banyak masalah yang signifikan," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam konferensi persnya, Rabu (9/12/2020) malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com