DPR Minta Pemerintah Perbanyak Jumlah Penerima Vaksin Covid-19 yang Dibiayai Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IX DPR meminta pemerintah memperbanyak jumlah penerima vaksin Covid-19 program daripada penerima mandiri.

Saat ini, pemerintah merencanakan dari total sasaran 107 juta penerima, 30 persen merupakan penerima vaksin program yang dibiayai pemerintah dan 70 persen penerima vaksin mandiri.

Penerima vaksin program adalah tenaga kesehatan, pelayan publik seperti TNI/Polri, dan kelompok masyarakat rentan. Kemudian, penerima vaksin mandiri yaitu masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya.

"Mendesak Kementerian kesehatan dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional meningkatkan proporsi skema vaksin program lebih besar dari vaksin mandiri dari total target vaksinasi nasional sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena membacakan simpulan rapat kerja bersama Menkes dan Ketua Komite KPC PEN, Kamis (10/12/2020).

Ia melanjutkan, Komisi IX meminta pemerintah memperluas target populasi yang akan divaksinasi.

Baca juga: Vaksin Sinovac Belum Terbukti Efektif, Satgas: Pemerintah Punya Pertimbangan Sebelum Beli

Berdasarkan rencana pemerintah, 107 juta orang yang mendapatkan vaksin itu merupakan 67 persen dari total penduduk berusia 18-59 tahun.

"Memperluas target populasi vaksinasi, termasuk kelompok umur di bawah 18 dan di atas 59 tahun," ujarnya.

Berikutnya, Komisi IX mengingatkan pemerintah agar memastikan validitas dan realibilitas data penerima vaksin yang dikumpulkan dalam sistem Satu Data Vaksinasi Covid-19 bersama pemangku kepentingan yang lain.

Pemerintah pun didorong agar meningkatkan sosialiasi tentang vaksin Covid-19 kepada masyarakat.

Sementara itu, BPOM diminta independen dan transparan dalam memberikan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) untuk vaksin Covid-19.

"Dengan mempertimbangkan aspek keamanan, khasiat, dan mutu vaksin Covid-19," kata Melki.

Baca juga: Soal Efektivitas Vaksin Sinovac, Ini Penjelasan Bio Farma

Di saat yang sama, pemerintah juga diminta mempercepat pengembangan Vaksin Merah Putih.

Hingga saat ini, perencanaan pengadaan vaksin Covid-19 di Tanah Air berasal dari perusahaan farmasi asing, seperti Cina dan Amerika Serikat.

"Mendorong Kemenkes, BPOM, bersama KPC PEN dan Kementerian Riset dan Teknologi melakukan percepatan pengembangan Vaksin Merah Putih," ujar Melki.