Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amnesty International: Negara Ini Sekarang Mengalami Krisis HAM

Kompas.com - 10/12/2020, 13:44 WIB
Devina Halim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty International Indonesia menilai Indonesia mengalami kemerosotan dalam aspek penegakkan hukum, hak asasi manusia, serta demokrasi.

"Negara ini sekarang mengalami satu krisis HAM, ini baru permulaan sebenarnya. Saya khawatir di tahun-tahun yang akan datang, di 2021, 2022, ini akan mengantarkan Indonesia ke dalam krisis HAM yang lebih jauh," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dikutip dari tayangan akun Youtube LP3ES, Kamis (10/12/2020).

Salah satu hal yang dinilai menonjol di tahun ini adalah terhambatnya kebebasan berpendapat, baik dengan cara jeratan hukum maupun intimidasi.

Baca juga: Hari HAM Sedunia, Komnas HAM: Tak Boleh Dibiarkan Orang Alami Kekerasan

Contoh pembatasan kebebasan berpendapat itu misalnya, pemblokiran internet di Papua serta masih adanya 35 tahanan politik di Maluku dan Papua.

Kemudian, Usman juga menyinggung soal kekerasan polisi saat mengamankan aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.

Dari hasil verifikasi yang dilakukan, Amnesty menemukan ada 43 insiden kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di berbagai daerah selama 6-10 November 2020.

Menurut Amnesty, pembatasan kebebasan sipil memang tak lepas dari peran aparat keamanan yang menguat.

"Di tahun ini banyak sekali tindakan kepolisian yang berlebihan di dalam menyikapi perdebatan di ruang publik, baik itu di ranah offline maupun maya," ujarnya.

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Tak Pernah Berhenti Tuntaskan Masalah HAM Masa Lalu

Di sisi lain, Usman mengatakan, satu-satunya praktik demokrasi yang belum merosot adalah penyelenggaraan pemilihan umum, baik Pemilu 2019 maupun Pilkada Serentak 2020.

Namun, masih dalam kehidupan politik, kebebasan beroposisi dari partai politik di parlemen dinilai hampir tidak ada. Kelompok oposisi yang muncul pun, menurut IUsman, mendapatkan represi.

"Mahasiwa menjadi aktor oposisi kembali dalam lanskap politik nasional, begitu pula ada beberapa kelompok masyarakat, seperti Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI), tapi juga mendapat represi yang cukup serius dengan penangkapan yang berlebihan," tutur Usman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com