Peringatan Jangan Korupsi dari Jokowi yang Diabaikan Dua Menterinya…

JAKARTA, KOMPAS.com – “Saya juga sudah memerintahkan kabinet. Untuk yang pertama, jangan korupsi. Menciptakan sistem yang menutup terjadinya celah korupsi."

Demikian kutipan pidato Presiden Joko Widodo saat melantik para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, 23 Oktober 2019.

Korupsi menjadi peringatan pertama yang disampaikan Presiden saat melantik pembantunya. Berikutnya, barulah Presiden mengingatkan para menterinya agar bekerja dengan cepat dan tepat.

Baca juga: Menakar Kemungkinan Menjerat Mensos Juliari dengan Hukuman Mati

Dari pidatonya saat pelantikan, Presiden mengetahui benar tantangan utama dalam menduduki jabatan pemerintahan ialah melawan korupsi.

Namun, baru genap setahun usia Kabinet Indonesia Maju terbentuk, peringatan yang disampaikan Jokowi itu ternyata tak didengar oleh kedua menterinya bak angin lalu.

Pada 25 November, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dan menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga kader Partai Gerindra, Edhy Prabowo, sebagai tersangka.

Baca juga: KPK Tetapkan Menteri Edhy Prabowo Tersangka, Begini Konstruksi Perkaranya

Edhy diduga menerima suap sebesar Rp 3,4 miliar dan 100.000 dollar AS dalam pengurusan izin ekspor benih lobster. Uang itu diperoleh Edhy dari pihak PT Aero Citra Kargo.

Perusahaan itu diduga menerima uang dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster karena ekspor hanya dapat dilakukan melalui PT Aero Citra Kargo.

Menanggapi penangkapan Edhy, Jokowi mulanya menanggapi secara datar. Ia hanya mengatakan bahwa selaku Kepala Negara dan Pemerintahan, ia menghomrati proses hukum yang berlangsung.

"Ya tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK, kita menghormati. Dan, saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, profesional," kata Jokowi.

Tak sampai dua pekan berselang, Kabinet Indonesia Maju yang dinakhodainya kembali diguncang kasus korupsi.

Kali ini politisi PDI-P sekaligus Menteri Sosial Juliari Batubara yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Baca juga: Jokowi: Sejak Awal Saya Ingatkan Menteri-menteri, Jangan Korupsi!

Juliari diduga menerima suap senilai Rp 17 miliar dalam program Bansos Covid-19 untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Juliari diduga menerima suap dari perusahaan rekanan pengadaan Bansos Covid-19.

Respons Jokowi lebih keras saat menanggapi penangkapan menterinya yang kedua kali oleh KPK. Secara tegas, Jokowi mengatakan tak akan melindungi siapa pun yang terlibat korupsi.