Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakar: Terburu-buru Anggap KPK Tak Dilumpuhkan, Meski Kembali OTT

Kompas.com - 07/12/2020, 23:36 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar mengatakan, operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK dalam beberapa waktu terakhir tidak dapat disimpulkan sebagai bukti revisi UU KPK tidak melemahkan Komisi Antirasuah itu.

"Kita terlalu terburu-buru kalau ada yang menyimpulkan bahwa KPK kembali ke track-nya atau KPK tidak dilumpuhkan karena perubahan UU. Ini menurut saya itu kesimpulan terlalu sumir, kepagian," kata Zainal dalam diskusi yang ditayangkan akun Youtube BEM UI, Senin (7/12/2020).

Zainal menuturkan, bukti pelemahan KPK melalui revisi UU KPK tersebut salah satunya dapat dilihat dari jumlah OTT yang terjadi pada tahun ini dibanding tahun sebelumnya.

Sepanjang 2020, sejauh ini KPK telah menggelar tujuh kali OTT. Sementara pada tahun 2019, ada 21 OTT yang dilakukan KPK, sedangkan pada 2018 KPK melakukan OTT sebanyak 28 kali.

"Kalau kemudian ada yang mengatakan KPK berhasil, KPK tak dilumpuhkan, sebenarnya mudah sekali untuk membantah itu dengan memperlihatkan bagaimana kontruksi jumlah OTT sekarang dengan OTT dulu," ujar Zainal.

Baca juga: Penuturan Novel Baswedan yang Mengaku Sempat Berencana Mundur dari KPK

Zainal pun menilai OTT yang dilakukan KPK dalam beberapa waktu terakhir hanya menunjukkan KPK masih memiliki denyut.

Kendati berdenyut, KPK dinilai masih berada dalam kondisi yang tidak ideal untuk melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi.

"KPK still beating, masih bebunyi, masih berdenyut. Tapi kalau disuruh lari sprint 100 meter atau kalau disuruh berlari maraton 42 kilometer saya yakin kolaps," ujar Zainal.

Oleh karena itu, ibarat orang yang sedang kritis, KPK saat ini masih membutuhkan napas buatan dan harus diselamatkan.

Diketahui, KPK menggelar operasi tangkap tangan sebanyak empat kali dalam kurun waktu Rabu (25/11/2020) sampai dengan Sabtu (5/12/2020).

Dari empat OTT tersebut, KPK pun menetapkan dua orang menteri dan dua orang kepala daerah sebagai tersangka yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna, Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo, dan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com