Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PKB Prediksi Jokowi Akan Reshuffle Kabinet setelah Pilkada

Kompas.com - 07/12/2020, 19:37 WIB
Tsarina Maharani,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding memprediksi Presiden Joko Widodo akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet setelah Pilkada 2020 pada 9 Desember.

Menurut Karding, ada atau tidak menteri yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, isu perombakan kabinet sudah menguat sejak lama.

"Saya menduga reshuffle akan dilaksanakan setelah pilkada 9 Desember. Tinggal jumlah yang di-reshuffle berapa dan siapa saja, tentu kita tidak tahu," ujar Karding saat dihubungi, Senin (7/12/2020).

Baca juga: Jangan Sampai Menteri Jadi Beban Presiden karena Perilaku Korup

Karding mengatakan, publik tinggal menunggu siapa saja menteri yang akan diganti. Perombakan kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.

Namun, selain Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara yang terjaring OTT KPK, Karding berpendapat ada menteri lain yang berkinerja kurang baik di mata publik.

"Soal siapa dan dari partai apa atau profesional siapa, itu sepenuhnya tergantung Pak Jokowi dan komunikasi politiknya dengan partai-partai pendukung," ucapnya.

Baca juga: 2 Menteri Tersangka Korupsi, Reshuffle Kabinet Dinilai Jadi Keharusan

Secara terpisah, Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan presiden harus segera merombak kabinet setelah ada dua menteri terjerat kasus korupsi.

Menurut Dedi, kasus dugaan korupsi yang melibatkan Edhy dan Juliari dapat mengikis kepercayaan publik pada presiden.

"Tindakan korupsi dua menteri ini berdampak tidak saja pada proses kerja pemerintah, tetapi juga mengikis kepercayaan publik pada Presiden. Sehingga perlu dilakukan perombakan kabinet," kata Dedi saat dihubungi.

Baca juga: Dua Menteri Tersangka, Ini Skenario yang Mungkin Dilakukan Jokowi untuk Reshuffle Kabinet

Ia pun meminta Jokowi lebih banyak memilih sosok profesional daripada politisi. Terutama, mereka yang menggantikan Edhy dan Juliari di kursi Menteri KP dan Mensos.

Sebab, kata Dedi, menteri dari kalangan partai politik memiliki beban rekomendasi yang besar sehingga iklim kerjanya sulit terlepas dari kepentingan politik.

"Orientasi keterpilihan mereka menjadi anggota kabinet bukan karena faktor kapasitas, melainkan faktor dukungan dari Parpol. Sepanjang pemerintah Presiden Jokowi, semua koruptor definitif atau bukan, didominasi kader Parpol," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com