Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Keluarkan Rp 637,3 Miliar untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Kompas.com - 07/12/2020, 13:10 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah telah menghabiskan Rp 637,3 miliar untuk pengadaan vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac dan Cansino.

"Beberapa yang ingin saya sampaikan untuk tahun 2020 Kemenkes (Kementerian Kesehatan) telah membelanjakan Rp 637,3 miliar untuk pengadaan vaksin yaitu yang untuk 3 juta vaksin dari Sinovac dan 100.000 dari Cansino," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers yang ditayangkan kanal YouTube FMB9ID_IKP, Senin (7/12/2020).

Baca juga: Ini 6 Vaksin yang Akan Digunakan untuk Vaksinasi Covid-19 di Indonesia

 

Tak hanya vaksin, Kemenkes juga menggunakan APBN untuk sejumlah kebutuhan vaksinasi. Pengadaan jarum suntik, alcohol swab dan safety box menghabiskan anggaran sebesar Rp 277,45 miliar.

Kemudian, Rp 190 miliar untuk pengadaan peralatan penyimpan vaksin pada suhu dingin. Rinciannya, 249 lemari unit kotak dingin (cold box), 249 lemari pendingin vaksin (vaccine refrigerator), 249 alat pemantau suhu vaksin, 489 vaccine carrier, dan alat pelindung diri.

"Untuk persiapan dan pelatihan Kemenkes dengan target 3 juta dosis vaksin untuk tahun 2020 ini seluruh biaya operasionalnya telah menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan di Kemenkes," ujar dia.

Baca juga: 1,2 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Buatan Sinovac Tiba di Indonesia

 

Sri Mulyani melanjutkan, untuk jejaring layanan vaksinasi, akan digunakan dana yang dialokasikan melalui Kemenkes serta transfer ke daerah.

Sebab, proses vaksinasi akan melibatkan seluruh jaringan kesehatan, yakni 10.134 puskesmas, 2.877 rumah sakit, dan 49 kantor kesehatan pelabuhan (KKP).

Pemerintah telah menganggarkan Rp 35,1 triliun untuk pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi.

Proses pengadaan vaksin masih terus berjalan sesuai dengan kebutuhan. Sementara, proses vaksinasi kemungkinan baru akan dilakukan pada 2021.

Baca juga: Jokowi: Alhamdulillah, Vaksin Covid-19 Sudah Tersedia

 

Sri Mulyani mengatakan, vaksinasi akan dilaksanakan berdasarkan kriteria dan prioritas tertentu bergantung pada wilayah, jadwal, tahapan pemberian, serta standar pelayanan vaksinasi.

Program vaksinasi bakal melibatkan sejumlah pihak mulai dari Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, BUMN, swasta, hingga organisasi profesi.

Sebelumnya diberitakan, vaksin siap pakai dari perusahaan biofarmasi asal Cina, Sinovac, tiba di Indonesia pada Minggu (6/12/2020) malam.

Baca juga: Meski Vaksin Covid-19 Sudah Tersedia, Jokowi Minta Protokol Kesehatan Tetap Dijalankan

 

Berdasarkan tayangan video yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, sebanyak 1,2 juta dosis vaksin dari Cina yang diangkut menggunakan Pesawat Garuda Boeing 777-300 itu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sekitar pukul 21.30 WIB.

Presiden Joko Widodo menuturkan, kedatangan vaksin dari Sinovac merupakan kabar baik bagi rakyat Indonesia.

“Saya ingin menyampaikan suatu kabar baik, bahwa hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin Covid-19. Vaksin ini buatan Sinovac yang kita uji secara klinis di Bandung sejak Agustus 2020,” kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com