Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Pastikan APD Diterima KPPS H-1 Pemilihan

Kompas.com - 04/12/2020, 19:15 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menegaskan, sesuai ketentuan, alat pelindung diri (APD) yang akan digunakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), akan tiba satu hari sebelum hari pemungutan suara.

Hal tersebut disampaikan Raka, menanggapi anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala yang menyatakan pendistribusian APD di 30 KPUD masih belum maksimal.

"APD yang dibutuhkan di TPS itu misalnya masker, hand sanitizer, thermogun, alat cuci tangan dan sebagainya, ini bisa terus bergerak dan pada H-1 sudah siap di TPS," kata Raka dalam talkshow BNPB bertajuk "Investigasi Kesiapan APD Pilkada" secara virtual, Jumat (4/12/2020).

Ia menjelaskan, pendistribusian APD dilakukan secara bertahap untuk menjaga agar logistik maupun APD dalam pengawasan yang tepat.

"Kami pernah ada pengalaman logistik itu dikirim lebih awal di desa kelurahan, ternyata tidak ada yang menjaga. Dan ini jadi temuan oleh pengawas, jadi konsen kita adalah bagaimana ini disiapkan dengan baik," ujar Raka.

Baca juga: Mendagri Minta TNI dan Polri Kerja Sama dalam Pengamanan Pilkada

Awalnya, dalam diskusi tersebut, anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala mengatakan, pendistribusian APD dari 30 KPUD ke petugas KPPS menjelang Pilkada 2020 belum maksimal.

Adrianus mengatakan, hal tersebut merupakan hasil investigasi Ombudsman pada 28 hingga 30 November 2020,

"Kami catat penerimaan barangnya dari KPUD, baru menerima sekitar 30 persen yang barang-barang yang harus diterima untuk beberapa item contoh pengukur suhu tubuh, baju hazmat masih rendah penerimanya," kata Adrianus.

Berdasarkan hal tersebut, Adrianus mengharapkan, KPUD dapat mempercepat proses pendistribusian APD menjelang hari pemungutan suara pada 9 Desember 2020.

"Harapan kami lewat studi ini, KPUD dan KPU pusat mempercepat prosesnya, bergegas lah sehingga H-2 semua sudah sampai di TPS dan KPPS bisa melakukan simulasi," ujarnya.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com