Mendagri Minta TNI dan Polri Kerja Sama dalam Pengamanan Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, bekerja sama dalam menjaga pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 dari berbagai gangguan, termasuk Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Tito saat menjadi Inspektur pada apel pergeseran pasukan dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak 2020 di Polda Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (4/12/2020).

“Kita harus bekerja keras, keberhasilan kita untuk menjaga agar gangguan-gangguan, konflik, dan lain-lain termasuk kerumunan dalam jumlah besar yang bisa menjadi media penularan Covid-19 jangan sampai terjadi, khususnya di Sulut,” kata Tito, dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Mendagri Bentuk Tim Khusus untuk Pantau Pelaksanaan Pilkada 2020

Tito berpesan agar dalam pelaksanaan pemungutan suara pada 9 Desember 2020 itu terjaga dari gangguan konvensional dalam bentuk konflik, kekerasan, politik uang, pelanggaran-pelanggaran pidana lain, serta penyebaran Covid-19.

"Pilkada serentak 2020 sebagai adaptasi kebiasaan baru dalam kehidupan berdemokrasi harus didukung keamanan dari berbagai potensi konflik, ditambah penyebaran Covid-19," kata Tito.

Selain itu, Tito juga meminta aparat keamanan untuk membantu menjaga situasi yang kondusif dalam dua hari masa kampanye terakhir.

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Gelar Tes Rutin Covid-19 untuk Warga

Hal tersebut harus dilakukan agar tidak terjadi kerumunan hingga hari pemungutan dan rekapitulasi perhitungan suara.

Ia juga berharap TNI-Polri membantu distribusi logistik pilkada dengan pengawalan ketat hingga setelah pemungutan suara.

"Semua kotak suara, surat suara, semua diamankan karena itu adalah bukti yang paling penting kalau terjadi gugatan,” ucap dia.

Adapun Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 tetap akan digelar pada 9 Desember mendatang di sembilan provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten.