Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Balik Rekor 8.369 Kasus Harian Covid-19 dan Tingginya Penambahan di Papua

Kompas.com - 04/12/2020, 06:26 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sehari setelah pandemi Covid-19 genap berlangsung sembilan bulan pada Rabu (2/12/2020), publik dikejutkan dengan catatan rekor tertinggi kasus harian pada Kamis (3/12/2020).

Laporan penambahan kasus Covid-19 pada Kamis (3/12/2020) menjadi sorotan banyak pihak lantaran tercatat 8.369 kasus baru selama kurun waktu 24 jam.

Penambahan kasus baru ini merupakan yang tertinggi selama sembilan bulan pandemi.

Selain jumlah total penambahan kasus baru, pemerintah juga menyampaikan rincian dari mana 8.369 kasus baru Covid-19 itu berasal.

Baca juga: Papua Catat 1.755 Kasus Baru Covid-19, Satgas: Itu Akumulasi

Menurut data pemerintah yang bersumber dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) data itu berasal dari 34 provinsi.

Data yang sama juga mengungkap adanya tiga provinsi dengan penambahan kasus baru di atas 1.000.

Ketiganya adalah Papua (1.755 kasus baru), Jawa Barat (1.648 kasus baru), dan DKI Jakarta (1.153 kasus baru).

Pada Kamis, untuk pertama kalinya Papua menjadi provinsi dengan jumlah penambahan kasus Covid-19 yang tertinggi dari 34 provinsi.

Baca juga: Satgas Sebut Pemerintah Pusat Keliru Sampaikan Data Covid-19 di Papua karena Masalah Sistem

Sebab dari laporan data harian pemerintah selama pandemi, posisi tersebut biasanya ditempati DKI Jakarta atau Jawa Timur.

Sistem pencatatan data belum optimal

Setelah pemerintah menyampaikan laporan data harian Covid-19 dalam bentuk rangkuman dan tabel, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adi Sasmito menjelaskan penyebab tingginya penambahan kasus harian Covid-19.

"Berdasarkan data Kemenkes, pada hari ini terdapat penambahan kasus yang signifikan yakni sebesar 8.369 kasus," ujar Wiku dalam konferensi pers secara daring pada Kamis sore.

Dia lantas menjelaskan bahwa angka 8.369 kasus baru itu disebabkan sistem pencatatan data yang belum optimal.

Sehingga, data penambahan kasus baru tidak seluruhnya bisa dicatat saat itu juga atau real time.

Baca juga: Satgas Sebut Pemerintah Pusat Keliru Sampaikan Data Covid-19 di Papua karena Masalah Sistem

"Angka yang sangat tinggi ini salah satunya disebabkan sistem yang belum optimal untuk mengakomodasi pencatatan pelaporan dan validasi data dari provinsi secara realtime," lanjut Wiku.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com