Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Penuhi Kebutuhan Air Bersih di Tanah Bumbu, Anggota DPR Ini Gandeng Kementerian ESDM

Kompas.com - 02/12/2020, 12:20 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik (DPR) Komisi VII Sulaiman Umar menyatakan terima kasih kepada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang sudah menjadi mitra kerjanya.

Dalam hal ini mitra kerja dalam pembangunan sumur bor di Desa Karang Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel).

"Sumur bor bisa dipenuhi dan masuk dalam lingkup kewenangan Kementerian ESDM yang merupakan mitra kerja kami di pemerintahan," kata Sulaiman, saat meninjau pembangunan sumur bor di desa tersebut.

Sulaiman berharap, sumur bor yang telah dibangun tersebut dapat memenuhi ketersediaan air bersih warga Desa Karang Mulya. Dengan begitu, ke depan tidak lagi mengalami krisis air bersih.

Baca juga: Debat Pilkada Tanah Bumbu, Rusaknya Terumbu Karang akibat Tambang Jadi Sorotan

"Semoga bantuan ini mampu memenuhi kebutuhan air bersih di lingkungan warga sekitar. Insya Allah juga dapat menunjang kegiatan ekonomi warga Desa Karang Mulya ke depan menjadi masyarakat sehat dan sejahtera," tambahnya, seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Rabu (2/12/2020).

Sebelumnya, warga Desa Karang Mulya mengalami kesulitan air bersih dikarenakan jaringan pipa Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) tidak mampu menjangkau daerah mereka.

“Warga Desa Karang Mulya berhak menikmati fasilitas air bersih, maka dari itu saya memperjuangkan pengadaan sumur bor,” ujar Sulaiman.

Apalagi, lanjut Sulaiman, dirinya dalam pemilihan anggota legislatif yang lalu terpilih dari daerah Banjarmasin, Banjarbaru, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru.

Baca juga: Begini Cara Paslon Zairullah-Muhammad Rusli Tekan Angka HIV AIDS di Tanah Bumbu

Adapun daerah tersebut di dalamnya termasuk suara dari masyarakat Kecamatan Sungai Loban, khususnya Desa Karang Mulya.

"Untuk itu, kami berkewajiban memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang kami wakili dan telah memilih kami. Kami yakin, warga Desa Karang Mulya ini dalam pemilihan legislatif (pileg) lalu telah memilih kami," ujar Sulaiman.

Pembangunan sumur bor untuk warga Desa Karang Mulya sendiri sudah rampung dan telah dapat digunakan.

Menyediakan Fasilitas PJU di Desa Teluk Kepayang

Selain pembangunan fasilitas di Desa Karang Mulya, Sulaiman Umar menuturkan, ia juga berusaha membangun Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan teknologi tenaga surya di Desa Teluk Kepayang, Kecamatan Kusan Hulu.

“Penerangan jalan di Desa ini, saya pantau langsung kondisinya. Sekarang juga telah selesai pengerjaannya,” ucapnya.

Selama ini, kata Sulaiman, jalan utama desa masih sangat gelap dan belum terjangkau sarana listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Baca juga: Diguyur Hujan 2 Hari, Ribuan Rumah di Tanah Bumbu Kalsel Terendam Banjir

“Sebab, sarana listrik PLN sangat terbatas dan hanya dikhususkan untuk penerangan rumah-rumah warga saja,” tambahnya.

Lebih lanjut Sulaiman menjelaskan, mekanisme pelaksanaan program PJU tenaga surya adalah usulan Anggota DPR-RI bersama inisiasi pemerintah daerah (pemda) yang disampaikan kepada Kementerian ESDM sebagai penyedia program.

Tak hanya di Desa Teluk Kepayang, fasilitas PJU disebar pula ke beberapa titik daerah di Banjarmasin, Banjarbaru, Tanah Laut dan Kotabaru dengan total 15 buah.

Baca juga: Kementan Bantu Petani di Tanah Bumbu Hadapi Kekeringan dengan RJIT

"Ini merupakan usulan kami di komisi VII DPR RI, doakan kami sehingga dapat terus memperjuangkan aspirasi masyarakat," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com