KPAI: Hanya 4,08 Persen Sekolah yang Akan Melakukan Rapid Test Saat Pembelajaran Tatap Muka

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan pengawasan kesiapan infrastruktur terkait rencana pembelajaran tatap muka di sekolah di masa pandemi Covid-19 pada 2021 mendatang.

Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan, penilaian kesiapan buka sekolah atau sekolah tatap muka didasarkan pada daftar periksa KPAI atas infrastruktur dan protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru yang dibuat oleh bidang pendidikan KPAI.

"Hanya 4,08 persen sekolah yang melakukan rapid test untuk seluruh guru atau karyawan dan siswa yang akan pembelajaran tatap muka," kata Retno melalui keterangan tertulisnya, Selasa (1/12/2020).

Retno melanjutkan, hanya 4,08 persen sekolah yang sudah menempelkan protokol atau Sistem Operasional Prosedur (SOP) adaptasi kebiasaan baru di lingkungan sekolah.

Baca juga: KPAI Sebut Uji Coba Belajar Tatap Muka Penting, Ini Hal yang Perlu Diperhatikan

Kemudian, hanya 6,12 persen sekolah yang sudah menyusun 15 protokol atau SOP adaptasi kebiasaan baru secara menyeluruh dan 93,88 persen hanya menyusun tiga protokol atau SOP adaptasi kebiasaan baru.

Berikutnya, kata Retno, hanya 20,40 persen sekolah yang sudah menyosialisasikan protokol atau SOP adaptasi kebiasaan baru ke guru, siswa, dan orangtua, selebihnya yaitu 79,60 persen belum disosialisasikan.

Sementara itu, ada 8,16 persen Dinas Pendidikan yang melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk penyiapan buka sekolah dan 8,16 persen sekolah yang melakukan pemetaan warga sekolah yang memiliki komorbid tidak terkontrol.

Baca juga: KPAI Sarankan Pembelajaran Tatap Muka Hanya untuk Mata Pelajaran yang Sulit

Berdasarkan hasil pengawasan kesiapan tersebut, KPAI menyimpulkan hanya 16,32 persen sekolah yang siap melakukan pembelajaran tatap muka, sedangkan 83,68 belum siap.

Adapun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, pembelajaran tatap muka yang kembali akan dilakukan pada 2021 sifatnya bukan kewajiban.

Menurutnya, kebijakan kembali membuka sekolah untuk pembelajaran tatap muka sifatnya diperbolehkan atas keputusan tiga pihak.

"Sekali lagi harus saya tekankan, pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan, tidak diwajibkan. Diperbolehkan dan keputusan itu ada di pemda, kepala sekolah, dan orangtua yaitu komite sekolah," ujar Nadiem dalam konferensi persnya secara daring (20/11/2020).