Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Angka Kematian Covid-19 di Jateng Beda hingga 1.000 Orang, Ini Penjelasan Satgas

Kompas.com - 27/11/2020, 15:14 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengungkap bahwa jumlah pasien meninggal dunia akibat Covid-19 mencapai 16.352 orang pada Kamis (26/11/2020) atau kemarin.

Jumlah tersebut berdasarkan data perkembangan kasus Covid-19 secara harian yang dibagikan Satgas Penanganan Covid-19. Keseluruhan pasien yang meninggal dunia itu berasal dari laporan 34 provinsi sejak kasus Covid-19 pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020.

Namun, dalam laporan data Satgas Covid-19, terlihat ada perbedaan dengan laporan data dari pemerintah provinsi. Salah satu yang disorot adalah jumlah total pasien meninggal dunia akibat Covid-19 di Jawa Tengah.

Baca juga: UPDATE 27 November: 3.706 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Pada data Satgas, tercatat total ada 2.197 pasien meninggal dunia akibat Covid-19 di Jawa Tengah.

Namun, berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilaporkan laman https://corona.jatengprov.go.id/data, tercatat total ada 3.459 pasien tutup usia akibat Covid-19.

Dengan demikian, terdapat selisih data sebanyak 1.262 antara Satgas dengan pemerintah provinsi.

Penjelasan Satgas Covid-19

Saat dimintai tanggapan terkait perbedaan itu, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, saat ini proses sinkronisasi data masih dalam perkembangan.

"Sinkronisasi data masih on progress," ujar Wiku kepada Kompas.com, Jumat (27/11/2020).

"Pada intinya sinkronisasi data daerah dan pusat selalu membutuhkan penyempurnaan agar bisa konsisten dari waktu ke waktu," tuturnya.

Baca juga: Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Wiku menegaskan, pada intinya pemerintah selalu berupaya mencapai interoperabilitas (kapabilitas dari suatu sistem) data dengan seluruh daerah.

"Hal itu dilakukan melalui peningkatan yang berkelanjutan," ucap Wiku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com