Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Minta Fasilitas PON di Papua Tidak Disia-siakan

Kompas.com - 27/11/2020, 09:51 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta fasilitas di Papua yang dibangun untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) jangan disia-siakan setelah pelaksanaannya.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat meninjau rumah susun (rusun) untuk atlet PON XX 2021 di di kawasan Universitas Ottow Geisler, Jayapura, Kamis (26/11/2020).

Dalam kunjungan tersebut, Muhadjir melihat berbagai fasilitas seperti ruang tempat tidur, kamar mandi, dan toilet.

"Jangan sampai sarana prasarana yang dibangun melalui APBN itu kemudian mubazir setelah PON tidak terurus dan tidak termanfaatkan dengan baik," ujar Muhadjir saat berkunjung, dikutip dari siaran pers, Jumat (27/11/2020).

Baca juga: Wabah Covid-19, Alasan PON di Papua Ditunda hingga Tahun Depan

Oleh karena itu, Muhadjir pun meminta pihak pengelola rusun memastikan lokasi agar dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat.

Tujuannya adalah agar setelah digunakan untuk pelaksanaan PON, rusun tersebut juga bisa dimanfaatkan dengan baik bagi masyarakat.

"Soal itu masih menjadi aset pemerintah itu tidak masalah, yang penting betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik. Pada suatu saat bisa saja kita (pemerintah) hibahkan," kata dia.

Diketahui, rusun yang digunakan untuk tempat tinggal para atlet PON tersebut dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Usai PON nantinya, Muhadjir meminta agar pengelola rusun memikirkan pemanfaatan rusun tersebut.

Baca juga: Sejumlah Arena PON XX Papua Rampung Dibangun

Selain itu, pengelola juga diminta menunjuk siapa yang akan menjadi penanggung jawab mereka yang memanfaatkan dan merawatnya.

Dalam kunjugan ke Papua tersebut, disamping meninjau rusun, Muhadjir juga berkunjung ke RSUD Ramela Muara Tami, Jayapura.

RSUD tersebut belum lama diresmikan oleh Walikota Jayapura Benhur Tommy Mano dan rencananya akan dikembangkan menjadi rumah sakit pendidikan dan rumah sakit penyakit tropis seperti AIDS, tuberculosis (TB), malaria, dan kusta.

"Karena angka penyakit tersebut masih tinggi dan terbesar di wilayah Pasifik sehingga nantinya pelayanan RSUD Ramela tidak hanya melayani pasien dari Indonesia, tetapi negara tetangga seperti Papua Nugini karena dekat dengan perbatasan," kata dia.

Baca juga: Angka Covid-19 Boven Digoel Rendah, Menko PMK Sebut Bisa Jadi Contoh Belajar Tatap Muka

Muhadjir juga memastikan bahwa pemerintah akan memperkuat pelayanan RSUD tersebut dengan menambahkan fasilitas alat mesin polymerase chain reaction (PCR) untuk penanganan Covid-19 di wilayah kota Papua dan sekitarnya.

"Saya sudah minta dibangun laboratorium BSL-2 sehingga jika nanti sudah siap saya akan mintakan ke BNPB bantuan mesin PCR agar dapat memperkuat penanganan Covid-19," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com