Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Edhy Prabowo Tersangka, Jokowi Dinilai Punya Momentum Reshuffle

Kompas.com - 26/11/2020, 18:08 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, ditetapkannya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka oleh KPK akan membawa sejumlah implikasi politik.

Salah satunya, Presiden Joko Widodo diprediksi bakal segera melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

"Saya memperkirakan mungkin dalam waktu yang dekat akan ada reshuffle kabinet dan Presiden Jokowi mungkin akan melakukan reshuffle kabinet terbatas di pemerintahan," kata Arya kepada Kompas.com, Kamis (26/11/2020).

Baca juga: Gerindra: Pengganti Edhy Prabowo sebagai Menteri KP Hak Prerogatif Presiden

Menurut Arya, peristiwa ini bakal jadi momentum tepat bagi Presiden untuk melakukan reshuffle. Apalagi, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin telah berusia lebih dari satu tahun.

Apalagi, sekitar lima bulan lalu Jokowi juga sempat menyampaikan ancaman reshuffle saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara di depan para menterinya.

Namun, ancaman itu belum dieksekusi Jokowi hingga saat ini.

Arya menduga, reshuffle tidak hanya akan dilakukan terhadap jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan, tetapi juga sejumlah menteri lain yang kinerjanya dinilai kurang maksimal.

Baca juga: Jokowi: Reshuffle Bisa Minggu Depan, Bulan Depan, atau Tahun Depan

Bisa jadi, dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, menteri-menteri yang dirombak adalah yang berkaitan dengan bidang kesehatan atau ekonomi.

Sebab, Presiden menginginkan sosok dengan kualifikasi dan pengalaman tinggi untuk pulih dari situasi pandemi

"Jadi mungkin momentum ini akan digunakan oleh Presiden untuk mengevaluasi kinerja sejumlah menteri dan melakukan reshuffle," ujar Arya.

"Dugaan saya sih mungkin tidak hanya di Menteri KKP saja, tetapi juga akan menyasar kementerian-kementerian lain yang underperformances," tuturnya.

Baca juga: Tiga Menteri Terjaring KPK, Komitmen Antikorupsi Pemerintah Dianggap Rendah

Terkait sosok pengganti Edhy, menurut Arya, bisa jadi Jokowi menunjuk kader Partai Gerindra, partai yang semula menaungi Edhy.

Namun demikian, tak menutup kemungkinan Presiden menunjuk kalangan profesional non partai.

Arya menyebutkan, saat reshuffle Kabinet Kerja, Jokowi pernah memangkas kursi menteri yang diduduki kader partai dan diganti dengan kalangan profesional.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com