Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Tangani Dampak Covid-19, Kemensos Tingkatkan Indeks Bantuan dan Perluas Kepesertaan

Kompas.com - 26/11/2020, 09:58 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi


KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara mengatakan, dalam penanganan dampak Covid-19 melalui bantuan sosial (bansos) reguler, Kemensos telah meningkatkan indeks bantuan dan memperluas kepesertaan.

Untuk program keluarga harapan (PKH), Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat pencairan bantuan dari setiap tiga bulan menjadi setiap bulan per keluarga penerima manfaat (KPM).

Dia mengatakan itu saat menerima secara simbolik memori Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) langsung dari Presiden Joko WIdodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/11/2020).

Juliari menjelaskan, kepesertaan PKH diperluas dari 9,2 juta KPM, menjadi 10 juta KPM. Anggaran Program PKH tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp 30,4 triliun.

Untuk program Program Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Kemensos memperluas kepesertaan dari 15,2 juta KPM menjadi 20 KPM Program Sembako pada 2020.

Baca juga: BPJS Kesehatan Serahkan 1,7 Juta Data Peserta Bermasalah ke Kemensos

Pada 2021, kepesertaan Program Sembako/BPNT ditetapkan sebesar 18,5 juta KPM.

Dalam rangka penanganan dampak pandemi, indeks Program Sembako/BPNT ditingkatkan dari Rp 150.00 per KPM per bulan, menjadi Rp 200.000 per KPM per bulan. Sedangkan anggaran Program Sembako/BPNT tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp 44,7 triliun.

“Selain itu, untuk mengatasi dampak pandemi yang masih terasa, kami juga masih melanjutkan Bansos Tunai untuk 10 juta KPM dengan indeks Rp 200.000 KPM pada 2021,” ujarnya.

Juliari menjelaskan, total anggaran yang Kemensos siapkan sebesar Rp 12 triliun untuk periode Januari-Juni 2021.

Pada 2021, pagu anggaran Kemensos sebesar Rp92,817 triliun, di mana Rp 91,005 triliun merupakan anggaran bansos.

Baca juga: Jokowi Minta Menteri Sosial Segera Salurkan Bansos Awal Januari 2021

Tahun sebelumnya, anggaran Kemensos terus meningkat signifikan sejalan dengan penugasan negara dalam penanganan dampak pandemi.

Dari pagu indikatif sebesar Rp 62,8 triliun tahun anggaran 2020, angka ini terus mengalami peningkatan menjadi Rp 124 triliun, dan terakhir Rp 134,008 triliun.

Juliari menyebut, meski anggaran Kemensos meningkat, kinerjanya tetap memuaskan.

“Hal ini bisa dicek dari realisasi anggaran Kemensos yang berada di tingkat pertama di antara kementerian dan lembaga,” katanya seperti keterangan tertulisnya, Kamis (26/11/2020).

Mengacu pertengahan bulan November 2020, realisasi anggaran Kemensos sudah menembus 90 persen.

Baca juga: Ini Cara Kemensos untuk Lakukan Perbaikan Data Bansos Tahun 2021

Halaman:


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com