Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu: Dialog Lintas Agama Diharapkan Beri Citra Positif Diplomasi Indonesia

Kompas.com - 25/11/2020, 12:18 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Yusron Ambary mengatakan, Indonesia memiliki perhatian dan kepentingan memelihara kebinekaan serta keharmonisan pemeluk agama.

Kendati demikian, hal tersebut juga dapat dilakukan Indonesia untuk dunia internasional. Salah satu cara yang tengah ditempuh Kemenlu untuk mewujudkannya adalah melalui Dialog Lintas Agama.

Yusron mengatakan, sejak pertama kali menjadi fitur tetap diplomasi publik Indonesia pada 2004, DLA diharapkan mampu memberikan citra positif Indonesia di mata internasional.

"Harapan adanya tindak lanjut berupa upaya untuk mengadopsi nilai-nilai yang ada di Indonesia berupa nilai toleransi, kemajemukan, ke dalam masyarakat di negara lain," kata Yusron dalam Colloquium Tokoh Agama: Kerukunan dan Moderasi Beragama Dalam Konteks Kemajemukan Indonesia yang diselenggarakan Kementerian Agama secara virtual, Rabu (25/11/2020).

Baca juga: Presiden Jokowi Bertemu Tokoh Lintas Agama Bahas Penanganan Covid-19

Ia melanjutkan, hadirnya DLA yang telah berusia 16 tahun tersebut merupakan upaya Kemenlu untuk menyediakan ruang kepada kelompok moderat di Indonesia dan negara mitra.

Indonesia dan negara lain bisa saling berdialog dan menumbuhkan rasa saling pengertian antar negara melalui DLA.

Namun, di sisi lain, dialog ini akan dikatakan berhasil ketika publik internasional memahami nilai moderasi, toleransi, dan kemajemukan yang ada di Indonesia.

"Maka dari itu untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sikap toleransi dan budaya dialog antar umat beragama sehingga dapat tercipta saling pemahaman dan saling pengertian," ujarnya.

Di samping itu, ia menambahkan bahwa dalam bidang multilateralisme, Dialog Lintas Agama juga menjadi salah satu pendukung peran penting Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, serta anggota Dewan HAM PBB.

Baca juga: Wapres Minta Tokoh Lintas Agama Terus Bimbing Umat Patuhi Protokol Covid-19

Yusron berharap, melalui Dialog Lintas Agama, Indonesia akan terus meningkatkan perannya di tingkat global termasuk mendorong pendekatan komprehensif dalam memerangi terorisme, radikalisme, dan ekstrimisme.

Adapun Dialog Lintas Agama juga dipakai untuk mewujudkan diplomasi kedaulatan dan kebangsaan yang merupakan salah satu diplomasi dalam prioritas 4+1 atau prioritas politik luar negeri tahun 2020.

"Diplomasi tersebut memiliki fokus utama yaitu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kerjasama untuk menyebarkan identitas bangsa berupa toleransi, kemajemukan dan demokrasi serta kerjasama menangkal radikalisme terorisme," ucapnya.

Baca juga: Wapres Sebut Studi dan Relasi Lintas Agama dengan Paradigma Pancasila Penting Dilakukan

Dialog Lintas Agama ini telah menjadi fitur tetap diplomasi publik Indonesia sejak 2004. Dialog Lintas Agama ini dilakukan dengan beberapa tokoh agama di negara lain, akademisi dan para pemuda.

Sejak 2004 hingga 2019, terang dia, Indonesia telah memiliki 34 mitra dialog dalam kerangka bilateral. Sementara dalam kerangka regional, dialog lintas agama telah dilakukan dalam kerangka Asia Europe Meeting (ASEM).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com