JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta pemerintah menjatuhkan sanksi pada masyarakat yang menolak tes Covid-19.
Menurut dia, sanksi harus diterapkan tanpa pandang bulu.
Hal ini dinilai penting untuk mendukung peningkatan kapasitas tes Covid-19 di Tanah Air.
"Kami meminta pemerintah daerah untuk menerapkan sanksi bagi masyarakat yang tidak mau atau menolak dites, untuk benar-benar menjalankannya secara ketat tanpa pandang bulu," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (24/11/2020).
Baca juga: Kasus Covid-19 DKI Tinggi, Satgas Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan
Wiku mengatakan, saat ini pemerintah tengah mengejar ketertinggalan angka tes Covid-19 yang sesuai standar Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).
Ia menyebut, jumlah tes Covid-19 di setiap wilayah seharusnya disesuaikan dengan kepadatan populasi.
Lantaran jumlah penduduk Indonesia mencapai 267 juta jiwa, idealnya, setiap minggu dilakukan tes terhadap 267.000 orang.
Namun demikian, faktanya, terjadi fluktuasi jumlah tes Covid-19 di Tanah Air.
Sejak awal Juni hingga minggu ketiga Oktober 2020, tes Covid-19 mengalami peningkatan. Namun, tren ini menurun dua pekan setelahnya.
Baca juga: Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19
Selanjutnya, angka tes Covid-19 kembali meningkat hingga pekan kedua November 2020. Angkanya bahkan hampir mencapai target WHO, yakni 86,25 persen.
Pada minggu ketiga November, kata Wiku, angka tes Covid-19 juga meningkat mencapai angka 88,66 persen.
"Ini adalah angka tertinggi yang pernah kita capai," ujar Wiku.
Wiku menyebut, fluktuasi angka tes Covid-19 dipengaruhi oleh berbagai hal, mulai dari hari libur, kapasitas laboratorium, sumber daya tenaga kesehatan, ketersediaan reagen, hingga kondisi geografis Indonesia.
Ia mengakui, ada kecenderungan penurunan jumlah tes Covid-19 di hari-hari tertentu, terutama di hari libur. Hal ini, kata dia, seharusnya menjadi evaluasi bersama khususnya bagi pemerintah daerah.
"Hal ini tentu sangat kami sayangkan terlebih pandemi Covid-19 tidak mengenal hari libur," ujarnya.
Wiku pun meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki mekanisme operasional laboratorium melalui penambahan jumlah shift dengan pemberian insentif yang sepadan.
Selain itu, perlu dilakukan pemeriksaan terkait kesesuaian jenis reagen dengan alat tes yang digunakan.
"Kita harus terus menerus meningkatkan jumlah testing hingga tercapai target WHO," katanya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.