Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Pemda Beri Sanksi Warga yang Menolak Dites Covid-19, Satgas: Jangan Pandang Bulu

Kompas.com - 24/11/2020, 18:55 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta pemerintah menjatuhkan sanksi pada masyarakat yang menolak tes Covid-19.

Menurut dia, sanksi harus diterapkan tanpa pandang bulu.

Hal ini dinilai penting untuk mendukung peningkatan kapasitas tes Covid-19 di Tanah Air.

"Kami meminta pemerintah daerah untuk menerapkan sanksi bagi masyarakat yang tidak mau atau menolak dites, untuk benar-benar menjalankannya secara ketat tanpa pandang bulu," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (24/11/2020).

Baca juga: Kasus Covid-19 DKI Tinggi, Satgas Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Wiku mengatakan, saat ini pemerintah tengah mengejar ketertinggalan angka tes Covid-19 yang sesuai standar Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).

Ia menyebut, jumlah tes Covid-19 di setiap wilayah seharusnya disesuaikan dengan kepadatan populasi.

Lantaran jumlah penduduk Indonesia mencapai 267 juta jiwa, idealnya, setiap minggu dilakukan tes terhadap 267.000 orang.

Namun demikian, faktanya, terjadi fluktuasi jumlah tes Covid-19 di Tanah Air.

Sejak awal Juni hingga minggu ketiga Oktober 2020, tes Covid-19 mengalami peningkatan. Namun, tren ini menurun dua pekan setelahnya.

Baca juga: Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Selanjutnya, angka tes Covid-19 kembali meningkat hingga pekan kedua November 2020. Angkanya bahkan hampir mencapai target WHO, yakni 86,25 persen.

Pada minggu ketiga November, kata Wiku, angka tes Covid-19 juga meningkat mencapai angka 88,66 persen.

"Ini adalah angka tertinggi yang pernah kita capai," ujar Wiku.

Wiku menyebut, fluktuasi angka tes Covid-19 dipengaruhi oleh berbagai hal, mulai dari hari libur, kapasitas laboratorium, sumber daya tenaga kesehatan, ketersediaan reagen, hingga kondisi geografis Indonesia.

Baca juga: Masyarakat yang Ikut Kerumunan di Bandara Soetta, Petamburan, Tebet, dan Megamendung Diminta Test Covid-19, Satgas: Gratis

Ia mengakui, ada kecenderungan penurunan jumlah tes Covid-19 di hari-hari tertentu, terutama di hari libur. Hal ini, kata dia, seharusnya menjadi evaluasi bersama khususnya bagi pemerintah daerah.

"Hal ini tentu sangat kami sayangkan terlebih pandemi Covid-19 tidak mengenal hari libur," ujarnya.

Wiku pun meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki mekanisme operasional laboratorium melalui penambahan jumlah shift dengan pemberian insentif yang sepadan.

Selain itu, perlu dilakukan pemeriksaan terkait kesesuaian jenis reagen dengan alat tes yang digunakan.

"Kita harus terus menerus meningkatkan jumlah testing hingga tercapai target WHO," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com