Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPOM Bantu Tingkatkan Kapasitas Regulator Pengawasan Obat dan Makanan Palestina

Kompas.com - 24/11/2020, 12:41 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI membantu meningkatkan kapasitas fungsi regulator Palestina dalam pengawasan obat dan makanan di negara tersebut.

Terlebih, menurut United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Palestina terancam mengalami resesi yang lebih buruk dibandingkan negara lainnya akibat pandemi Covid-19.

Palestina juga memiliki keterbatasan akses obat, vaksin, dan makanan yang sangat dibutuhkan masyarakatnya.

“Situasi pandemi Covid-19 saat inilah yang melatarbelakangi dukungan kami memberikan bantuan teknis kepada otoritas regulator Palestina untuk meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan di Palestina,” ujar Kepala Badan POM RI Penny K. Lukito dalam virtual training bertema Indonesian FDA’s Support for the Establishment of an Independent Palestinian Food and Drug Authority, dikutip dari siaran pers, Selasa (24/11/2020).

Ia mengatakan, dukungan tersebut juga dilakukan dalam rangka implementasi rencana aksi dari hasil pertemuan Otoritas Regulatori Obat Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada tahun 2018 di Jakarta.

Baca juga: BPOM Sebut Uji Klinis Kandidat Vaksin Covid-19 Sinovac Berjalan Baik

 

Salah satunya adalah mendorong terciptanya National Medicine Regulatory Authorities (NMRAs) yang mandiri. Caranya adalah dengan memberikan bantuan untuk memperbaiki sistem regulasi dan meningkatkan efektivitas fungsi regulasi.

“Ini merupakan tugas berat jika dilakukan secara terpisah dan tanpa upaya kolaboratif. Untuk itu, kami tekankan Badan POM terus mendukung Palestina, termasuk membantu pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan Palestina yang independen,” kata Penny.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Palestina Mai Al-Kaila mengapresiasi bantuan yang diberikan BPOM.

Salah satunya mengenai usulan tentang redesign pelaksanaan kegiatan pelatihan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hal tersebut dinilai akan berguna untuk membantu kemandirian pembentukan Otoritas Regulator Obat dan Makanan Palestina di masa pandemi Covid-19.

“Kegiatan ini merupakan salah satu pendekatan penerapan strategi perkuatan kapasitas serta dorongan untuk mendukung akses obat dan makanan dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Palestina," kata dia.

Hal tersebut juga dinilai sejalan dengan prioritas Palestina di bidang kesehatan yang tertuang dalam National Policy Agenda of the State of Palestine Year 2017 – 2022, yaitu pelayanan kesehatan berkualitas untuk semua.

Baca juga: BPOM Pastikan Keamanan, Khasiat dan Mutu Vaksin Covid-19

Adapun kegiatan itu diselenggarakan untuk melanjutkan komitmen BPOM dalam membantu peningkatan kapasitas fungsi regulator Palestina melalui program Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) yang merupakan Program Prioritas Pembangunan Nasional (Pro PN).

Program ini juga telah dilaksanakan secara berkelanjutan selama dua tahun berturut-turut sejak tahun 2018.

Pada tahun ketiga, peningkatan kapasitas difokuskan pada persiapan Pemerintah Palestina dalam membangun Regulatory Authority yang independen dalam bidang obat dan makanan.

Dalam kerangka KSS, BPOM memfokuskan pelatihan pada peningkatan kapasitas fungsi regulatori di bidang pengawasan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika dan makanan untuk peningkatan kompetensi regulator obat dan makanan di Palestina.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com